Siap Tugas Apa pun, Termasuk Diganti
SETIAP wacana reshuffle bergulir, nama Menteri BUMN Rini Soemarno selalu masuk daftar yang bakal di- reshuffle. Namun, kemarin desakan untuk mengganti menteri perdagangan dan industri era Presiden Megawati itu dibuat lebih kencang dengan beredarnya transkrip rekaman seorang menteri yang dinilai menghina Presiden Jokowi
Berikut tanskrip yang awalnya beredar di kalangan politikus PDIP dan menyebar ke media tersebut. ” Kalau memang saya hrs dicopot, silakan! Yg penting presiden bisa tunjukan apa kesalahan saya dan jelaskan bahwa atas kesalahan itu, saya pantas dicopot! Belum tentu juga Presiden ngerti, apa tugas saya. Wong presiden juga nggak ngerti apa-apa.” Di bagian bawah teks yang beredar itu tertulis nama seorang menteri perempuan dan tanggal 3 Juni 2015 serta keterangan ”hasil rekaman”.
Belum ada konfirmasi terkait rekaman berantai tersebut. Namun, nama Menteri BUMN Rini Soemarno disebut-sebut sebagai menteri yang bertanggung jawab. Apalagi, selama ini politikus PDIP memang gencar meminta Jokowi untuk mencopot Rini. Bahkan, mantan petinggi konglomerasi usaha Astra International itu bersama Kepala Staf Kantor Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto disebut-sebut sebagai trio singa yang menjauhkan Jokowi dari PDIP.
Rini membantah keras tudingan tersebut. Ditemui setelah rapat di kantor presiden kemarin, Rini menyatakan tak tahu-menahu perihal kabar transkrip rekaman yang beredar. Sebagai pembantu presiden, Rini menegaskan menghormati Jokowi sebagai atasannya. ”Kalau saya sebagai pembantu presiden, ya tentu saya menghormati Bapak Presiden,” tandas Rini di istana kepresidenan kemarin. Karena itu, Rini mengaku heran jika dituduh menghina Jokowi. ”Coba tanya datanya, dasarnya dari mana,” lanjutnya.
Ketika wartawan menyebut politikus PDIP Masinton Pasaribu yang mengatakan menterinya adalah perempuan dari sektor ekonomi, Rini balik melemparkan ke wartawan. ”Sekali lagi, itu dari mana? Coba tanya ke dia dari mana dasarnya, datanya dari mana. Tanya mereka yang bicara, jangan ke saya,” kata Rini. Rini menegaskan, sebagai pembantu presiden, dirinya siap melaksanakan tugas apa pun. Termasuk kemungkinan jika diganti.
Beredarnya teks itu sempat pula diutarakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Meski tidak secara langsung mengemukakan, dalam pidatonya di kantor Kemendagri kemarin, Tjahjo menunjukkan emosinya. Dia mengaitkan penghinaan terhadap presiden dengan tugas kepala daerah dan kesbangpol.
Menurut dia, siapa pun pimpinan nasional, anggota parpol, DPR, bahkan menteri bebas untuk memberikan saran dan kritik selama 24 jam kepada presiden, baik secara langsung maupun lewat media massa dan media sosial. Asalkan, tidak disampaikan dengan cara yang kasar. ”Apalagi pembantu presiden, sudah nggak ada sekat lagi dia orang parpol atau profesional, semua sama,” ujarnya. Suara mantan Sekjen PDIP itu meninggi saat menjelaskan peran para pembantu presiden tersebut.
”Pembantu presiden tidak boleh punya visi-misi. Baik menteri, termasuk BUMN, lembaga yang lain, dan termasuk gubernur, bupati, wali kota,” tegasnya. Visi dan misi hanya berasal dari presiden dan dijabarkan para pembantunya maupun jajaran kepala daerah.
Meski demikian, setelah penandatanganan MoU pelanggaran HAM dengan Komnas HAM, Tjahjo membantah bahwa ada friksi di kabinet menjelang reshuffle. Dia juga menolak mengungkapkan nama menteri yang disebut-sebut menghina presiden. ”Kalau aku yang jawab, nggak seru lah,” ujarnya sambil berlalu. (owi/byu/aph/dyn/wir/c10/kim)