Pemda Pelanggar HAM Nomor Tiga

JAKARTA – Pemerintah daerah kini menjadi salah satu sorotan dalam hal pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Ketua Komnas HAM Nurkholis mengungkapkan, pemda menjadi pelanggar HAM terbesar ketiga setelah polisi dan korporasi. Karena itu, Komnas HAM menggandeng Kemendagri untuk meminimalkan pelanggaran tersebut.

Menurut Nurkholis, daerah saat ini tidak hanya dituntut untuk sadar kebersihan dan nyaman untuk ditinggali. ’’Kota-kota itu juga harus ramah HAM,’’ ujar Nurkholis seusai penandatanganan MoU penegakan HAM di Kemendagri kemarin (29/6). Sebab, banyak hal di lingkungan kota dan kabupaten yang tanpa disadari banyak pihak merupakan pelanggaran HAM.

Misalnya, sebuah kota tidak menyediakanfasilitasumumbagipenyandang disabilitas. Kemudian, pemerintah daerah membuat kebijakan yang ternyata merugikan etnis atau agama tertentu yang tinggal di kota tersebut. Pelanggaran HAM bisa juga dilihat dari ketersediaan tempat tinggal dan pekerjaan bagi warga kota.

Menurut Nurkholis, dalam setahun, Komnas HAM menerima rata-rata 5.000–7.000 pengaduan pelanggaran HAM. Karena itu, pihaknya menggandeng Kemendagri agar bisa mendorong pemda melindungi HAM warganya. ’’Nanti kewenangannya dibagi. Misalnya, Komnas HAM punya kewenangan mediasi,’’ lanjutnya.

Dia menambahkan, pemda juga harus menyelaraskan peraturan daerah dengan regulasi di tingkat pusat. Dengan demikian, potensi pelanggaran HAM lewat perda juga semakin berkurang karena rata-rata peraturan di tingkat pusat sudah meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional. (byu/c6/fat)