Djohar Mundur dari PSSI
Gusti Randa: Tidak Bisa Lepas dari Sanksi Komite Etik
JAKARTA – Hubungan Djohar Arifin Husin dengan PSSI kepengurusan La Nyalla Mattalitti kini benar-benar berakhir. Itu terjadi setelah mantan ketua umum PSSI itu menyatakan mundur dari anggota Dewan Kehormatan PSSI hasil KLB di Surabaya lalu. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh guru besar asal Medan, Sumatera Utara, itu kepada Jawa Pos kemarin (1/7).
’’Saya akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari anggota Dewan Kehormatan PSSI hasil KLB PSSI 2015 di Surabaya. Meski diumumkan saat ini, sejatinya keputusan mundur ini saya ambil pada 24 Juni lalu,’’ kata Djohar. ’’Saya ambil keputusan ini bukan karena tekanan atau ancaman,’’ lanjut dia.
Djohar menyatakan, salah satu alasan yang membuat dirinya tidak bisa lagi aktif di PSSI adalah status legalitas kepengurusan PSSI La Nyalla Mattalitti yang masih perlu dipertanyakan. Misalnya, ti dak adanya pengakuan dari pemerintah Indonesia, dalam hal ini adalah Menteri Pemuda dan Olahraga ( Menpora) Imam Nahrawi.
Menurut dia, kepastian tidak adanya pengakuan pemerintah terhadap kepengurusan La Nyalla itu didapat secara langsung saat mengadakan pertemuan dengan pihak Kemenpora pada 23 Juni lalu. Ketika itu, Djohar memang datang di Kemenpora karena diundang sebagai ketua umum PSSI periode 2011–2015.
Nah, keputusan Djohar melakukan pertemuan dengan Menpora Imam Nahrawi itu adalah awal hubungan dia dengan PSSI menjadi renggang. Bagaimana tidak renggang, beberapa jam setelah pertemuan itu berlangsung, Komite Etik PSSI menggelar rapat untuk menyusun sanksi berat kepada Djohar.
Ketika itu, Ketua Komite Etik PSSI Teuku Muhammad Nurlif mengatakan bahwa awal Juli sanksi yang akan diberikan kepada Djohar sudah bisa diumumkan. Namun, sebelum vonis tersebut turun, Djohar memutuskan mundur dari jabatannya. ’’Saya sudah tidak bisa dihukum lagi oleh PSSI. Sebab, saya bukan lagi menjadi anggota mereka,’’ kata Djohar.
Anggota Exco (Executive Committee) PSSI Bidang Hukum Gusti Randa mengatakan bahwa keputusan yang diambil Djohar itu sebuah langkah dan cara politik untuk bisa terhindar dari sanksi Komite Etik PSSI. ’’Tapi, mundurnya Djohar tersebut tidak lantas menghapus statusnya sebagai orang yang akan dihukum oleh Komite Etik PSSI,’’ ucapnya. ( dik/c4/ko)