Kurang 1.335 SMK
Untuk Penuhi Proporsi 70:30 SMK dan SMA
SURABAYA – Akhir tahun ini, pemprov Jatim menarget akan menambah jumlah SMK. Proporsi yang diharapkan adalah 70:30. Yakni, 70 persen untuk SMK dan 30 persen guna SMA.
Hingga bulan ini, tampaknya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Jatim kesulitan mencapai target tersebut. Berdasar data pokok pendidikan (dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), rasio SMK dan SMA adalah 55,6:44,6. Bila jumlahnya diperinci, terdapat 1.808 SMK dan 1.444 SMA. Dari jumlah itu, diketahui ada 429 SMA negeri dan 288 SMK negeri.
Terkait dengan data tersebut, Kepala Dikbud Jatim Saiful Rachman membantahnya dengan tegas. Dia malah mengungkapkan bahwa data yang diunggah langsung oleh sekolah ke pusat seringkali berbeda. ’’Kami perlu kroscek ke lapangan untuk membuktikan benar tidaknya data itu,’’ tuturnya.
Versi dikbud, jumlah SMK dan SMA sudah mencapai perbandingan 60:40. Terdapat 1.808 SMK dan 1.347 SMA. ’’Jumlah SMA itu 1.347, bukan 1.444,’’ terangnya. ’’Tidak mungkin juga dalam waktu kurang dari satu tahun, data SMA sudah bertambah sebanyak itu di dapodik,’’ imbuh mantan kepala SMKN 4 Malang tersebut.
Untuk bisa mencapai 70 persen, Dikbud Jatim perlu menambah 1.335 SMK lagi. Itu bila jumlah SMA sebanyak 1.347 lembaga.
Tidak hanya jumlah lembaga, laki-laki 56 tahun itu mengklaim jumlah kelas dan siswa SMK jauh lebih banyak daripada SMA. Perinciannya, 21.211 kelas SMK dengan jumlah siswa sebanyak 706.140 orang. Untuk SMA, ada 15.410 ruangan dengan jumlah siswa 432.429 orang.
’’Akurasi dapodik itu masih perlu diuji di lapangan,’’ jelasnya. ’’Kalau data statistik ini kita sudah kumpulkan melalui kuisioner yang tersebar di kabupaten/kota,’’ lanjutnya. Selama ini, dia menjelaskan bahwa data yang masuk ke dapodik sebagian besar digunakan sebagai acuan pemerintah dalam pemberian bantuan. Misalnya, bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan program Indo nesia pintar (PIP).
Dengan begitu, data yang masuk bisa saja dimainkan agar bantuan yang diterima sekolah lebih besar. ’’Kalau pencairan BOS tidak kita verifikasi lagi ke lapangan, bisa bahaya itu,’’ ujarnya. Dia menegaskan, selama ini Dikbud Jatim selalu memverifikasi lagi data penerima BOS.
Selain itu, seringkali terjadi selisih antara data siswa di dapodik sebagai acuan peserta ujian nasional (unas) dan realita di lapangan. Misalnya, jenjang SD. Setiap tahun, pihaknya mengembalikan sekitar seribu peserta ujian sekolah (US). Sebab, jumlah yang tercantum di dapodik tidak sesuai realita di lapangan. ’’Dapodik itu sebenarnya bagus. Tapi, kontrolnya tidak jelas,’’ ungkapnya. ’’Jadi, kalau seperti ini, kami pasti evaluasi data yang masuk ke dapodik,’’ imbuhnya.
Untuk menambah jumlah SMK, dia menuturkan bahwa pihak swasta memiliki peran yang cukup besar. Angkanya mencapai 80 persen dari seluruh SMK di Jatim. Sebab, peningkatan kompetensi guru maupun bantuan sarana prasarana juga diberikan pemerintah kepada swasta. ’’Kami tetap berupaya hingga kini untuk memenuhi target tersebut,’’ katanya. (bri/c20/ai)