Sesalkan Impor Heli Kepresidenan
Produk PT Dirgantara Diklaim Lebih Unggul
Best Social Media
Model Persahabatan
JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mendapat tunggangan baru. Yaitu, satu unit helikopter AgustaWestland (AW101). Namun, PT Dirgantara Indonesia (DI) menyesalkan karena heli kepresidenan tersebut merupakan produk luar negeri.
Dirut PT DI Budi Santoso mengaku sangat kecewa atas rencana pembelian helikopter kepresidenan tersebut. Helikopter yang dipesan TNI-AU itu merupakan produk dua perusahaan, Westland Helicopters di Inggris dan Agusta di Italia. ’’Sebenarnya, presiden adalah bintang iklan yang sangat bagus untuk promosi kemajuan industri dirgantara dalam negeri,’’ katanya kemarin (20/11).
Dia menuturkan, yang muncul saat ini, militer Indonesia mengklaim heli AW-101 jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan heli Super Puma yang menjadi heli kepresidenan sekarang. Budi tidak memungkiri klaim tentara itu. Namun, dia meminta, kalau mau membuat perbandingan, TNI-AU harus fair.
’’Jangan membandingkan antara heli Super Puma yang dibuat sejak zaman Pak Harto (Soeharto, Red) pada 90-an dulu dengan AW-101 yang gres. Tentu kalah,’’ tegasnya.
Dia meminta TNI-AU membandingkannya dengan helikopter generasi terbaru keluarga Super Puma. Budi menuturkan, generasi terbaru Super Puma adalah Airbus Helicopters EC725 Cougar. Dia menjelaskan, bodi moncong hingga ekor helikopter Cougar tersebut dibuat PT DI. Sementara itu, mesin dan sejumlah komponen lainnya digarap di Airbus, Prancis. ’’Kita sebenarnya bisa membuat 100 persen di Indonesia,’’ tegasnya.
Kepala Dinas Penerangan TNIAU Marsma Dwi Bagarmanto menyatakan siap mengakomodasi heli Super Puma terbaru buatan PT DI. Namun, dengan catatan, spesifikasinya harus sesuai dengan kebutuhan TNI-AU. ’’Kalau punya kemampuan sesuai yang kami inginkan, ya kenapa tidak?’’ tegasnya saat dihubungi tadi malam.
Namun, karena belum ada pembicaraan dari PT DI, hingga saat ini TNI-AU hanya memiliki pilihan heli AW-101 guna melengkapi skuadron VVIP.
Dosen aerodinamika ITB Djoko Sardjadi menuturkan, pemerintah harus memberikan kesempatan kepada PT DI. ’’Kalau direksi PT DI sudah mengeluarkan statemen bisa membuat helikopter kepresidenan, harus diberi kesempatan,’’ ujarnya. (wan/far/c5/agm)