Ahok Ancam Jakarta Batal Tuan Rumah
Terkait Penolakan Hibah Tanah Setneg di Kemayoran
JAKPUS – Penolakan Komisi II DPR terhadap pemanfaatan lahan sekretariat negara (setneg) berujung panas. Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menyatakan, Jakarta akan membatalkan diri menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Sebab, Komisi II DPR menolak menghibahkan lahan setneg di Kemayoran kepada Pemprov DKI untuk pembangunan wisma atlet.
Pernyataan itu disampaikan Basuki di balai kota. Pembatalan tersebut juga sudah dirapatkan Basuki dengan kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Heru Budi Hartono. Heru yang berhubungan langsung dengan badan usaha milik daerah (BUMD) akan membangun sarana olahraga tersebut.
Orang nomor wahid di Jakarta itu menduga bahwa penolakan tersebut merupakan ulah PPK Kemayoran yang berhasil melobi DPR. ’’Saya pernah menjabat di Komisi II DPR. Saya tahulah kelakuan PPK kayak apa,’’ jelasnya.
Basuki menekankan, jika lahan itu tidak dihibahkan ke pemprov, pihaknya akan membatalkan dana pembangunan tersebut kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro). ’’Kalau dibangun buat komersial, buat apa saya keluarkan duit buat kerjain wisma atlet,’’ katanya. Basuki justru memberikan saran agar wisma atlet dibangun pengusaha jika memang harus dikomersialkan.
Menurut dia, jika Komisi II DPR meminta lahan itu dikomersialkan, secara otomatis pihaknya tidak akan bisa membangun flat di sana. ’’Sekarang logikanya kalau dikomersialkan bisa buat flat? Enggak bisa. Kenapa kami yakin bisa bangun flat. Sebab, dengan keppres, kami bisa beli kembali,’’ jelasnya.
Jadi, lahan itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Penduduk yang tinggal di kawasan kumuh bisa direlokasi ke sana. Selain itu, pihaknya akan membangun lapangan bola di sana. ’’ Ngapain lapangan golf, yang main juga hanya 30 orang. Kalau main bola, bisa ratusan,’’ tegasnya.
Pihaknya sama sekali tidak mau mempermasalahkan penolakan itu. ’’ Ya sudah, kalau enggak dikasih, makan saja Kemayoran sama PPK Kemayoran itu,’’ tuturnya.
Penolakan itu membuat Basuki panas. Apalagi, penolakannya meliputi semua lahan Kemayoran. Semua, kata dia, enggak dikasih lagi pokoknya. ’’Saya mau tanya, PPK Kemayoran nyumbang berapa ke negara? Saya sudah tahulah, enggak pernah beres PPK Kemayoran itu,’’ paparnya.
Menurut Basuki, pihaknya masih memiliki banyak lahan untuk membangun flat di Jakarta. Nanti, lanjut dia, kalau OCA datang, pihaknya akan menyampaikan penolakan itu. ’’Ya ngapain. Kan OCA penginnya satu lokasi, adanya di Kemayoran. Ya sudah saya pikir Asian Games enggak jadi di Jakarta gak masalah,’’ ucapnya.
Di bagian lain, Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman menegaskan belum ada pembahasan penolakan peralihan aset pemerintah pusat di Kemayoran kepada DKI. Semua masih dibahas bersama. Komisi II hanya tidak ingin peralihan melanggar aturan.
’’Kemarin rapat terakhir kami bersama Mensesneg. Keputusannya masih diperlukan pembahasan lebih lanjut. Kalau ada yang bilang batalkan saja Asian Games 2018 di DKI, itu bukan urusan kami,’’ ucapnya.
Menurut Rambe, komisi II mendukung percepatan peralihan aset tersebut. ’’ Tapi, ya harus ada proses. Harus matang. Tidak bisa bat bet bat bet,’’ lanjutnya.
Berdasar undang-undang tentang aset dan perbendaharaan negara, kata Rambe, ada beberapa pengecualian. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Yang jelas tidak tertutup kemungkinan nanti ada penolakan.
’’Makanya, komisi II segera bertemu dengan panja aset. Kalau nantinya dinyatakan kami tidak perlu menyetujui, ya silakan,’’ jelas dia.
Lebih jauh Rambe menjelaskan, komisi II sama sekali tidak berniat membatalkan Asian Games 2018 di DKI. Dia berharap semua pihak bersabar menunggu hasil pembahasan. ’’Jadi, bukan tidak menyetujui. Masih dibahas,’’ tegasnya. (rya/ydh/c15/ano)