Oposisi Syria Terima Tawaran Dialog Damai
DAMASKUS – Harapan damai terbit di Syria. Kemarin (16/1) oposisi bersenjata menyatakan kesanggupan untuk terlibat dalam dialog damai yang diprakarsai Turki dan Rusia tersebut. Sebelumnya, Presiden Syria Bashar Al Assad mengutarakan kesediaannya. Dialog damai itu akan digelar pada 23 Januari.
”Seluruh anggota oposisi bersenjata akan datang. Semuanya sudah sepakat,” kata Mohammad Alloush, salah seorang petinggi Jaish Al Islam (Tentara Islam). Dia mengaku berbicara atas nama kelompok-kelompok oposisi bersenjata yang lain. Rencananya dialog damai itu berlangsung di Kota Astana, Kazakhstan. Negara itu dipilih sebagai tuan rumah karena dianggap netral.
”(Dialog damai di) Astana ada- lah sebuah proses untuk mengakhiri pertumpahan darah yang disebabkan rezim (Assad) dan sekutu-sekutunya. Kami sangat ingin rangkaian kejahatan ini segera berakhir,” ungkap Alloush. Hal yang sama dipaparkan Ahmad Al Othman dari faksi oposisi bersenjata Sultan Murad. Dia menyatakan bahwa kelompoknya siap mendukung keputusan bersama oposisi bersenjata.
Nanti Alloush memimpin delegasi oposisi dalam pertemuan yang dihadiri Rusia dan Turki tersebut. Saat ini oposisi bersenjata masih menyusun daftar delegasi yang akan melibatkan semua faksi tersebut. Oposisi yang sejak awal menentang segala bentuk dialog dengan rezim Assad akhirnya bersedia duduk satu meja dengan ”lawan.” Kabarnya, Turki-lah yang membujuk mereka untuk hadir dalam pertemuan penting itu.
Di tempat terpisah, Free Syrian Army (FSA) yang memayungi beberapa kelompok oposisi bersenjata menyatakan bahwa oposisi punya agenda lain yang penting disampaikan dalam dialog damai. Yakni, pelanggaran gencatan senjata oleh rezim Assad. ”Ini akan membuktikan keseriusan Rusia sebagai pihak penjamin dalam dialog damai tersebut,” kata salah seorang petinggi FSA.
Sejak 30 Desember, gencatan senjata yang digagas Turki dan Rusia berlaku di seantero Syria. Meski tetap diwarnai konflik berskala kecil di beberapa area, gencatan senjata tersebut sukses meredam gejolak. Setidaknya mengurangi frekuensi pertempuran dan memberikan peluang bagi organisasi-organisasi kemanusiaan untuk menyalurkan bantuan kepada warga sipil. (AFP/Reuters/hep/c10/sof)