Beri Reward Tiga Sekolah Teladan
Ikut Menindak Pelajar Bermotor
SIDOARJO – Polresta Sidoarjo memberikan reward kepada sekolah yang ikut andil dalam penertiban serentak pelajar SMP bermotor. Ada tiga sekolah yang mendapatkan penghargaan. Yakni, SMPN 1 Buduran, SMPN 3 Candi, dan SMP YKPM Sukodono. Sekolah-sekolah itu menjadi contoh bagi sekolah lain.
Kapolresta Sidoarjo Kombespol Muhammad Anwar Nasir menjelaskan, tiga sekolah tersebut patut mendapat apresiasi karena turut membantu penertiban pelajar bermotor di wilayah hukum Sidoarjo akhir-akhir ini. Tidak seperti sekolah lain, tiga sekolah bersangkutan begitu serius untuk ikut menangani dan menertibkan para pelajarnya.
Ada beberapa hal positif yang dilakukan sekolah tersebut. Tidak sekadar menyurati dan mengimbau wali murid agar melarang anaknya menggunakan motor ke sekolah, sekolah juga menindak tegas pelajar yang melanggar. ”Selain memberikan sosialisasi kepada orang tua, juga ada tindakan nyata di lapangan,” jelas mantan Kapolres Nganjuk itu.
Selain itu, lanjut Anwar, tiga sekolah tersebut menyebarkan sosialisasi kepada warga sekitar. Pihak sekolah juga meminta warga sekitar tidak menyediakan lahan parkir bagi para pelajar bermotor. ”Hasil pantauan kami, tidak ada satu pun siswa yang membawa motor ke sekolah. Nol persen
Orang tua mulai melek dan mengantar anak-anaknya ke sekolah,” kata perwira menengah kelahiran Makassar itu.
Anwar menegaskan, pihaknya juga sudah memberikan arahan kepada segenap jajarannya untuk terus melakukan razia serentak agar anak-anak itu tidak mengendarai motor ke sekolah. Dia tidak ingin pilih kasih. Semua anak yang masih di bawah umur tetapi nekat mengendarai motor akan langsung ditindak. ”Laporkan juga pada kami kalau melihat anak polisi yang pakai sepeda motor ke sekolah,” tegasnya.
Polresta telah menjajaki kerja sama dengan pemkab. Kemarin pihaknya berkirim surat ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo untuk meminta sekolah ikut menindak anak didiknya yang melanggar lalu lintas. Dengan demikian, akan ada efek jera dan mau tertib menaati aturan.
Anak SMP yang membawa motor jelas melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Pada pasal 77 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM (surat izin mengemudi). Nah, karena belum berusia 17 tahun, anak SMP dipastikan tidak memiliki SIM.
Nah, berdasar pasal 281, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama empat bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta. Tidak me ngenakan helm juga merupakan pelanggaran. Sesuai dengan pasal 291, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia (SNI) dipidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu.
Sekolah tidak boleh menutup mata atas keselamatan anak didik. Mereka juga tertuntut untuk tertib berlalu lintas. Ada beberapa sekolah yang mengedukasi siswa melalui program implementatif. Di antaranya, SMAN 1 Gedangan. Di sekolah itu, semua siswa wajib tergabung dalam komunitas pelopor keselamatan berlalu lintas (PKB).
Komunitas tersebut dikelola sendiri oleh siswa. Ada jajaran ketua dan pengurus layaknya organisasi. Jika anggota melanggar peraturan, ada sanksi tersendiri. Dalam PKB, ada pengurus inti. Tugasnya, mengawasi setiap siswa agar tidak melanggar peraturan. Selain itu, mereka memberikan bantuan setiap ada kegiatan seputar lalu lintas.
Setiap pagi, para pengurus komunitas PKB harus datang di sekolah lebih awal daripada siswa lain. Pada pukul 06.00, mereka
stand by di sekolah. Mereka menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan tanggung jawab. Ada yang berada di pinggir jalan di depan sekolah untuk mengarahkan siswa dan membantu menyeberangkan siswa.
Ada juga yang mengecek kelengkapan berkendara siswa. Mereka berjajar untuk melakukan pemeriksaan begitu masuk pintu gerbang. Baik surat izin mengemudi (SIM) maupun surat tanda nomor kendaraan ( STNK). Mereka juga mengecek kelengkapan bagian kendaraan seperti spion, knalpot, dan helm.
’’ Jika tidak memenuhi syarat, mereka tidak boleh masuk ke sekolah. Misalnya, nggak bawa helm atau nggak bawa SIM. Nggak boleh masuk,’’ jelas Ketua Komunitas PKB Andika Prasetyo Prabowo.
Pengurus bisa bertindak tegas karena mereka didukung penuh pihak sekolah. Sebelumnya, mereka sudah sepakat dan berkomitmen terhadap peraturan tersebut. Dengan demikian, ketika ada yang melanggar, mereka sudah memahami konsekuensinya. ’’Kadang, ada yang ngeyel. Tapi, mereka tetap tidak berani karena itu sudah menjadi peraturan sekolah,’’ katanya.
Selain menjalankan rutinitas harian itu, komunitas tersebut melakukan beragam kegiatan. Di antaranya, adu kreatif dengan membuat karya yang berkaitan dengan tertib lalu lintas seperti banner, poster, dan papan imbauan. ’’Minggu ini kami menggelar kegiatan safety riding,’’ ungkap Fety Susilawatie, guru pembimbing komunitas PKB.
Menurut dia, bukan hanya sekolah yang harus mencari kegiatan kreatif berkaitan dengan tertib lalu lintas. Orang tua dan pemerintah juga mesti memikirkan ketertiban dan keselamatan para pelajar. Apalagi untuk anak yang masih di bawah umur. ’’Siswa yang membawa sepeda motor pasti punya latar belakang. Sibuknya orang tua, misalnya. Nah, seharusnya ada solusi yang bisa disiapkan,’’ ujarnya.
Ada sejumlah solusi yang bisa dilakukan. Antara lain, menyediakan bus sekolah, menggalakkan ke be radaan pelopor keselamatan berlalu lintas di sekolah-sekolah, dan mengadakan bimbingan penerapan integrasi lalu lintas dalam pembelajaran. ’’Integrasi lalu lintas dalam pembelajaran itu sudah masuk mapel PPKn. Jadi, bergantung pada guru, menyampaikan atau tidak,’’ tuturnya.
Fety yakin, jika sekolah-sekolah lain di Sidoarjo berkomitmen menerapkan pembentukan komunitas pelopor tersebut, angka pelanggaran bisa ditekan. ’’Memang harus bekerja sama dengan banyak pihak dan instansi terkait,’’ jelas guru yang meraih penghargaan peringkat kedua nasional pada lomba anugerah konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2015 tersebut. (jos/uzi/c6/c5/hud)