Bantuan Pangan Masih Tunggu Juknis

Kuota Penerima di Surabaya Bertambah

SURABAYA – Surabaya belum punya persiapan apaapa untuk melaksanakan program bantuan pangan nontunai yang digagas Kementerian Sosial (Kemensos). Sebab, hingga saat ini pedoman umum dari pusat belum turun ke daerah. Padahal, layanan itu seharusnya sudah berjalan pada awal 2017.

Program tersebut merupakan pengganti program beras untuk keluarga miskin (raskin). Bentuknya bisa berupa beras maupun bahan sembako lain. Setiap warga prasejahtera akan diberi voucher dengan nilai tertentu. Voucher tersebut nanti bisa ditukarkan sembako di tokotoko yang telah ditunjuk pemerintah untuk menjadi e-warung.

Dalam hearing yang diadakan DPRD Surabaya kemarin (17/1), dinas sosial (dinsos) menyatakan belum bisa berbuat banyak. Kepala Bidang Bina Sosial Keagamaan dan Perlindungan Sosial Dinsos M. Januar Rizal menerangkan, hingga saat ini pihaknya belum menerima petunjuk pelaksanaan (juklak) maupun petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat untuk melaksanakan program tersebut. ’’Bentuk dan besaran bantuannya apa saja, kami belum tahu,” kata Rizal.

Surabaya, lanjut Rizal, mendapat tambahan kuota untuk keluarga penerima manfaat (KPM). Jika pada tahun sebelumnya 65.991 keluarga, tahun ini jumlahnya naik menjadi 72.590 keluarga. ’’Tambahan ini berdasar SK Kemensos yang keluar pada 20 Desember 2016,” jelasnya.

Rizal mengatakan, dengan kuota sebanyak itu, Kota Surabaya harus mempunyai minimal seratus e-warung. Dengan asumsi, satu e-warung melayani 500–1.000 keluarga penerima. Pihaknya juga sudah bisa mengirangira bentuk bantuan. ’’Komponennya bisa berupa beras, terigu, gula, atau lainnya,” tuturnya.

Rizal menambahkan bahwa Kemensos menjadikan Surabaya sebagai salah satu di antara sembilan kota pilot project pelaksanaan program bantuan nontunai. Sambil menunggu turunnya juknis, dinsos akan melakukan pemutakhiran data terhadap KPM di seluruh Surabaya. ’’Pertama dicek di RT dan RW, apakah sudah meninggal atau sudah jadi orang mampu. Kemudian, diadakan musyarawah di kecamatan, baru dibawa ke dinsos,” terang Rizal.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Surabaya Reni Astuti berpesan agar dinsos segera melakukan pemutakhiran data. Selain itu, menurut dia, Surabaya harus memiliki banyak e-warung untuk memaksimalkan pelayanan. ’’Rasionya 500 sampai 1.000, tapi bagusnya 500 saja biar pelayanan merata,” katanya. (tau/c7/git)