13 Calon Perempuan Unggul
Empat di Antaranya Wakil Kepala Daerah
JAKARTA – Kiprah calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah perempuan dalam pelaksanaan pilkada 2017 memang belum mendominasi. Namun, keberadaannya sudah cukup memberikan perlawanan bagi calon dari laki-laki.
Berdasar data yang dihimpun dari sistem informasi perhitungan KPU, dari total 45 calon kepala daerah dan wakil kepala daerah perempuan yang ikut pemilihan, 13 di antaranya berhasil menang. Mereka terdiri atas satu wakil gubernur, dua wali kota, satu wakil wali kota, delapan bupati, dan satu wakil bupati.
Di level provinsi, Enny Anggraeni Anwar menjadi satu-satunya perempuan setelah unggul di Sulawesi Barat sebagai calon wakil gubernur. Di level kotamadya, Dewanti Rumpoko di Kota Batu dan Tjhai Chui Mie di Kota Singkawang sukses menjadi wali kota serta Pahima Iskandar sebagai wakil wali kota Sorong.
Di level kabupaten, delapan bupati perempuan yang menang adalah Masnah di Muaro Jambi, Neneng Hasanah di Bekasi, Idza Priyanti di Brebes, Karolin Margaret di Landak, Noormiliyani di Barito Kuala, Nurhidayah di Kotawaringin Barat, Winarti di Tulang Bawang, dan Yasti Soepardjo di Bolaang Mongondow. Adapun satu-satunya wakil bupati perempuan adalah Satya Titiek di Barito Selatan.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini meng- akui, angka 13 dari 45 calon perempuan memang belum cukup mendominasi. Namun, dia menilai hasil itu cukup menjanjikan. ’’Perempuan yang ikut itu 8 persen, tapi keterpilihan hampir 30 persen. Itu relatif baik,’’ tuturnya kepada Jawa Pos kemarin (21/2). Fakta tersebut, lanjut dia, menunjukkan bahwa perempuan tidak bisa dipandang sebelah mata.
Saat masa pencalonan, misalnya, Titi menilai mayoritas partai politik mengesampingkan perempuan. Hal tersebut tecermin dari jumlah calon perempuan yang hanya 8 persen. Yakni, 45 calon perempuan dari total calon 572 yang terdaftar.
Biasanya, kata Titi, partai politik cenderung memilih laki-laki dengan alasan sumber ekonomi dan jaringan yang besar. Tentu tetap ada alasan lain, yakni politik identitas yang mengaitkan persoalan gender dengan kepemimpinan di daerah tertentu. ’’ Tapi, partai harus mulai membuka mata. Banyak juga calon laki-laki, yang bahkan petahana, kalah,’’ katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah mengungkapkan bahwa keikutsertaan perempuan dalam kontestasi pilkada masih dibayangi isu-isu ketidaksetaraan gender. Bukan hanya bagi calon, melainkan juga pemilih.
Pada pilkada 2015, misalnya, tidak sedikit pemilih yang mendapat kekerasan secara fisik. Contohnya, di daerah Papua. ’’Ada intimidasi kepada perempuan-perempuan untuk memilih calon tertentu,’’ tambahnya. (far/c15/fat)