Trump Revisi Aturan Imigrasi
Trump Rilis Memo Revisi Aturan Imigrasi
WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akhirnya merilis kebijakan imigrasi baru yang direvisi dari kebijakan imigrasi sebelumnya. Kali ini kebijakan itu berwujud memo. Pada Selasa waktu setempat (21/2), Departemen Keamanan Dalam Negeri memublikasikan panduan bagi petugas imigrasi dan penjaga perbatasan setelah menerima dua memo dari presiden.
Jika dalam kebijakan imigrasi pertama yang kini ditangguhkan pengadilan banding Trump menyasar seluruh pengungsi Syria dan imigran dari tujuh negara daftar hitam, kini targetnya berubah. Washington bakal berfokus terhadap sekitar 11,1 juta imigran gelap di AS. Sebab, kali ini tujuan Trump tidak lagi mencegah para pendatang, tetapi mendeportasi mereka yang tidak mengantongi dokumen lengkap.
”Meski seluruh imigran gelap yang tinggal di negeri ini bisa menjadi sasaran deportasi, kami akan memprioritaskan mereka yang kami anggap sebagai ancaman bagi keamanan dan keselamatan publik,” terang departemen yang dipimpin Menteri Keamanan Dalam Negeri John Kelly tersebut. Nanti petugas imigrasilah yang berhak memutuskan seorang imigran menjadi ancaman keamanan atau bukan.
Sebagaimana perintah eksekutifnya, dua memo Trump yang berisi panduan saat para penegak hukum menghadapi para imigran gelap itu pun tidak berkekuatan hukum. Untuk menjadikannya aturan, Gedung Putih membutuhkan dukungan Kongres AS. ”Panduan yang dirilis Departemen Keamanan Dalam Negeri itu tidak bakal bisa diterapkan jika ada keberatan dari pihak lain,” jelas seorang pejabat Gedung Putih.
Yang dimaksud dengan pihak lain adalah publik atau negara lain. Selasa lalu, begitu Washington memublikasikan kebijakan anyar tersebut, Meksiko langsung mengajukan protes. Sebab, ada salah satu pasal yang menyebutkan bahwa para pencari suaka atau pengungsi yang masuk AS akan langsung dikirim ke Meksiko meski tidak berasal dari sana.
Dalam memonya, Trump menuturkan bahwa urusan dengan Meksiko itu bakal dibahas lebih lanjut dalam pertemuan khusus. Namun, Meksiko menolak men- tah-mentah hal tersebut. Negara tetangga AS itu juga kembali menolak pembangunan tembok permanen di perbatasan dua negara yang Trump tuliskan lagi dalam memonya untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri tersebut.
Kemarin waktu setempat (22/2) Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson dan Kelly bertolak ke Meksiko. Rencananya, dua anggota Kabinet Trump itu bertemu dengan Presiden Enrique Pena Nieto dan sejumlah pejabat pemerintah yang lain di Mexico City. ”Kami akan menegaskan kepada para utusan AS bahwa mustahil bagi kami menampung para pengungsi dan pencari suaka yang mereka deportasi,” tegas pejabat Meksiko.
Sesuai dengan janji kampanyenya, Trump bakal membersihkan Negeri Paman Sam dari para imigran gelap dan imigran bermasalah. Tetapi, dia tidak akan pernah sedikit pun menyinggung kalangan dreamer alias imigran gelap yang masuk AS saat masih bayi atau balita. Terhadap para dreamer, Trump lebih memilih mengekor kebijakan pendahulunya, mantan Presiden Barack Obama. ”Itu perkara yang terlalu sulit dihadapi,” kata Trump tentang sikap AS terhadap para dreamer.
Pada 2012, Obama menerbitkan kebijakan pro- dreamers. Yakni, melindungi kaum yang datang sebagai bayi dan balita tersebut. Saat ini jumlah mereka sudah lebih dari 750.000 jiwa. Karena tumbuh besar di AS, mereka pun berhak bersekolah dan bekerja di negeri adikuasa tersebut.
Seperti kebijakannya yang pertama, kebijakan Trump yang baru itu menuai kontroversi. Para aktivis HAM menyebut memo yang lantas dituangkan dalam bentuk panduan praktis oleh Departemen Keamanan Nasional tersebut sebagai alat pemburu penyihir. ”Deportasi masal hanya bakal menceraiberaikan keluarga-keluarga AS,” terang Angelica Salas, direktur eksekutif Coalition for Humane Immigrant Rights. (AFP/ Reuters/CNN/hep/c14/any)