Gunakan IT dan Tracking System
Gubernur Minta Bank UMKM Jatim Lakukan Efisiensi
GUBERNUR Jatim Dr H. Soekarwo meminta Bank Perkreditan Rakyat Jatim (BPR) Jatim melakukan efisiensi. Efisiensi itu penting dilakukan agar bisa mendatangkan keuntungan atau laba yang optimal serta Dana Pihak Ketiga (DPK) yang lebih besar.
’’Saya harap seluruh direksi segera membuat langkah konkret terkait efisiensi. Misalnya dengan melakukan pengecekan di tiap kantor cabang terhadap perbandingan DPK dan lending kredit. Jika lending kredit lebih banyak daripada DPK maka ada indikasi tidak produktif,” jelas Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim pada acara Rapat Umum Pemegang Saham/ RUPS PT BPR Jatim Tahun Buku 2016, di Graha Bank UMKM Jatim Jl Ciliwung No 11, Surabaya, Rabu (22/2).
Selain itu, efisiensi bisa dilakukan dengan menggunakan sistem teknologi informasi (TI) dan tracking system. Namun dalam implementasi TI, hak akses operator harus dibatasi agar sistem tidak dikendalikan oleh operator. Oleh karena itu vendor yang menangani sistem aplikasi TI harus qualified. ’’Jangan sampai operator mempunyai akses lebih sehingga mereka bisa melakukan entry dan update data tanpa terdeteksi. Ini yang harus dicegah,” tegasnya.
Terkait perolehan laba, pada 2017 Pakde Karwo memperkirakan bisa naik 10,78 persen atau sekitar Rp 50,250 miliar. Selain itu, DPK 2017 diestimasi naik menjadi Rp 1,559 triliun atau naik 7 persen dibandingkan 2016. Keberadaan DPK sangat penting untuk keberhasilan industri perbankan yang berasal dari deposito dan tabungan. Namun, jika deposito dirasa masih mahal, bisa dilakukan bridging dengan bank besar yang cost of fund nya masih rendah.
’’Jadi sebenarnya deposito tidak perlu terlalu besar prosentase bunganya, apalagi melihat kondisi inflasi 2,74 persen. Maka, bridging finance dengan bank lain perlu dilakukan agar industri keuangan ini mampu menghasilkan produk yang lebih kompetitif,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Pakde Karwo menegaskan perlunya BPR Jatim untuk memperbaiki biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) yang pada 2016 nilainya 87,74 persen. Menurutnya,
deal BOPO tidak boleh melebihi dari 85 persen dan Non-Performing Loan (NPL) tidak boleh lebih dari 4 persen. Sebab, jika ini terjadi maka kinerja penyelia dinilai kurang maksimal.
Pakde Karwo berharap, para bupati dan wali kota ikut memaksimalkan keberadaan BPR Jatim. Sebab saat ini pendapatan daerah yang berasal dari pajak maupun pendapatan lainlain cenderung stagnan atau turun dalam tiga tahun terakhir. Apalagi, menteri keuangan akan melakukan investasi pada SUN dan ORI, sehingga perputaran DPK akan makin kecil. Hal itu juga akan mengakibatkan cost of fund perbankan menjadi mahal, karena barangnya tidak tersedia. ’’Saya mengharapkan restrukturisasi perbankan ini harus sungguh-sungguh dilakukan, baik di sisi manajemen maupun SDM nya,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Utama Bank BPR Jatim atau biasa disebut Bank UMKM Jatim Subawi MM mengatakan, berdasarkan Laporan Keuangan Desember 2016 ( audited) Bank UMKM Jatim berhasil membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp 36,93 miliar meningkat 10,92 persen dibanding 2015.
Selain itu rasio keuangan Bank UMKM Jatim menunjukkan kinerja yang baik dari tahun ke tahun dengan menerapkan tata kolola perusahaan Good Corporate Governance (GCG) dan manajemen risiko. ’’Posisi Desember 2016, Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 34,94 persen, Return Of Asset (ROA) sebesar 1,71 persen, Kualitas Aktiva Produktif (KAP) sebesar 4,51 persen, dan Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 83,56 persen,” terangnya.
Ditambahkan, pertumbuhan tersebut juga tak lepas dari perkembangan jumlah kantor Bank UMKM Jatim yang memiliki satu kantor pusat, 31 kantor cabang, dan 112 kantor kas. Pertumbuhan aset tersebut menunjukkan bahwa Bank UMKM Jatim mengalami pertumbuhan yang cepat. Apalagi DPK mengalami penambahan modal saham dari Kabupaten Magetan, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Pamekasan. ’’Peningkatkan aset itu mengindikasikan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Bank UMKM Jatim,” tukasnya. (*/xav)