Dewan Rekom Evaluasi Tujuh SMP Negeri

Yang Gagal Ikut UNBK 2017

GRESIK – Kegagalan tujuh SMP negeri mengikuti UNBK memunculkan kekecewaan. Setelah menerima mandat dari pimpinan dewan, Komisi D DPRD Gresik merekomendasikan evaluasi terhadap kepala tujuh sekolah itu. Dispendik berupaya mencari solusi.

Di Kabupaten Gresik, ada 32 SMPN negeri. Namun, tujuh sekolah menyatakan tidak siap menggelar ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Tujuh sekolah tersebut adalah SMPN 3 dan 4 Sidayu, SMPN 1 Manyar, SMPN 1 Bungah, SMPN 1 dan 2 Benjeng, serta SMPN Tambak.

Ketidaksiapan itu dinilai aneh. Sebab, semuanya tergolong sekolah yang selama ini diminati masyarakat. Apalagi, persiapan agar seluruh SMP negeri bisa ikut UNBK dimulai sejak lama.

Dewan merekomendasi dispen- dik agar mengevaluasi tujuh sekolah yang tidak ikut UNBK tersebut. Rekomendasi dibuat setelah komisi D menggelar rapat dengan dispendik untuk membahas persiapan ujian tahun ini. ’’Rekomendasi komisi diberikan ke dispendik. Kami berharap ditindaklanjuti,’’ jelas Ketua DPRD Gresik Abdul Hamid.

Komisi D menilai tujuh sekolah itu sengaja mundur dari daftar peserta UNBK. Padahal, hampir semua sekolah tersebut sebenarnya sudah layak. Dari sisi kecukupan fasilitas, sekolah-sekolah yang batal ikut UNBK itu sebenarnya jauh lebih maju daripada sekolah lain yang ikut UNBK. Sampaisampai, muncul usul dari sejumlah legislator agar dispendik mengevaluasi kinerja seluruh kepala sekolah tersebut.

Wakil Ketua Komisi D Sujono tetap berharap dispendik bisa mencari solusi agar tujuh sekolah itu bisa mengikuti UNBK. ’’Kami berharap ada terobosan di sisa waktu ini,’’ katanya.

Dimintai konfirmasi soal itu, Kepala Dispendik Mahin menyatakan tetap berusaha agar tujuh sekolah tersebut tetap bisa ikut UNBK. ’’Kalau ada persetujuan dari Kemendikbud, kami siap,’’ ungkapnya.

Soal rekomendasi evaluasi kinerja, Mahin menuturkan bahwa dirinya tidak berwenang. Rekomendasi itu sepenuhnya merupakan hak bupati. ’’Pak Bupati adalah pembina aparatur sipil negara,’’ ujarnya. (ris/c23/roz)