Perlu Sinergikan Bantuan Sosial
SURABAYA – Negara masih menemukan ketidaksinkronan penyampaian bantuan sosial nontunai. Sebagian warga masih salah kaprah dalam membedakan beras sejahtera (rastra) dengan bantuan pangan nontunai (BPNT). Itulah yang disampaikan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat rapat koordinasi (rakor) bersama jajaran pemprov dan pemkab/pemkot se-Jatim di Gedung Negara Grahadi kemarin (2/3).
Khofifah menemukan beberapa kasus. Misalnya, warga suatu daerah mempertanyakan bentuk bantuan sosial. ’’Kenapa daerah tetangga sudah menerima bantuan pangan nontunai, sedangkan di sini masih rastra?’’ ujar Khofifah mencontohkan.
Menurut dia, itulah pekerjaan rumah bagi Kementerian Sosial (Kemensos). Terutama daerah yang kecamatannya belum bersinergi dengan kabupaten. ’’Kabupaten sudah oke, tapi kecamatan masih kerja keras,’’ kata Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Vivi Yulaswati.
Khofifah menjelaskan, ada sembilan kota di Jawa Timur yang telah menerima beras sejahtera dalam bentuk bantuan pangan nontunai. Sebaliknya, beberapa kabupaten masih menerima bantuan dalam bentuk rastra. ’’Sebab, kalau rastra berarti subsidi, penerimanya masih harus bayar harga tebus,’’ jelas Khofifah.
Kemensos juga memaparkan program keluarga harapan (PKH) yang bakal dijalankan di kabupaten/kota se-Jatim. Masalah penyampaian bansos nanti disosialisasikan pendamping PKH. Tujuan dibentuknya PKH adalah menekan angka kemiskinan. Kemensos menargetkan, selama 2017, ada penambahan 6 juta keluarga yang tersentuh PKH se-Indonesia. Di Jawa Timur, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) dari program tersebut telah mencapai angka 1 juta.
Khofifah menyatakan, Jawa Timur termasuk daerah dengan bantuan sosial yang cukup signifikan. Selama 2017, Jawa Timur memiliki anggaran untuk PKH sebesar Rp 6,04 triliun. Penyampaian bantuan sosial nontunai juga menjadi agenda yang dipaparkan Kemensos.
Menggandeng Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Kemensos akan menyalurkan bansos nontunai tersebut melalui perbankan. Prosedur itu disambut positif oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Menurut dia, pembagian bansos nontunai lewat bank bakal membiasakan masyarakat melakukan transaksi nontunai.
Selama ini masyarakat kelas menengah bawah memang belum terbiasa bertransaksi tanpa uang fisik. Kepala Dinas Sosial Jawa Timur Sukesi mengungkapkan bahwa sebagian warga masih takut melakukan transaksi nontunai. Pemerintah dan bank perlu menyosialisasikan cara penggunaan kartu dengan benar. ’’Kami masih sulit memahamkan warga tentang cara menggesek kartu,’’ ungkapnya. (deb/c14/oni)