Aadhaar dan E-KTP
BEBERAPA hari ke depan, kehebohan itu, tampaknya, bakal datang dari e-KTP. Namun, sebelum kening kita berkerut dengan kasus e-KTP, ada baiknya kita berkelana sejenak ke Nandurbar, India. Pada 29 September 2010, wilayah yang terletak di Negara Bagian Maharashtra itu menjadi saksi sejarah dimulainya proyek digitalisasi data kependudukan terbesar di dunia.
Di suatu siang yang panas dan berdebu, wajah Perdana Menteri Manmohan Singh dan Ketua Kongres Sonia Gandhi tampak berseriseri. Di hadapan ratusan warga, mereka melaunching sekaligus menyerahkan kartu Aadhaar pertama kepada seorang perempuan bernama Ranjana Sonawme.
Aadhaar adalah kartu identitas kependudukan dengan chip digital. Kartu itu memiliki identifikasi unik yang terdiri atas 12 digit angka. Identitas tersebut dicocokkan dengan sidik jari, retina mata, dan foto wajah. Mirip dengan e-KTP di Indonesia.
Namun, dua program yang mirip itu berjalan berlainan arah. Dalam 270 hari atau Juni 2011, Aadhaar sudah bisa menjangkau 10 juta penduduk India. Lalu, 1 April 2016, Aadhaar mengguratkan tinta emas sejarah saat berhasil menjangkau 1 miliar penduduk India.
Hasilnya, Aadhaar pun sukses membuka akses penduduk India terhadap pelayanan sosial, pelayanan kesehatan, hingga pembukaan rekening bank. Sampai pertengahan 2016, sudah lebih dari 250 juta rekening bank yang terhubung dengan sistem Aadhaar.
Bukan hanya itu. Menurut riset Bank Dunia, Aadhaar diperkirakan bisa menghasilkan penghematan biaya hingga USD 1 miliar atau sekitar Rp 13 triliun. Itu dicapai melalui pengurangan
fraud dan peningkatan efisiensi birokrasi pemerintah India. Nah, bagaimana dengan e-KTP yang pilot
project- nya dimulai pada 2009? Kita semua tahu, hingga kini belum juga tuntas. Korupsi dan berbelitnya birokrasi membuat program tersebut karut-marut.
Tetapi, bukan hanya karut-marut itu yang menjadi pil pahit yang harus kita telan. Melainkan kehebohan dan kegaduhan politik yang bakal menguras energi. Simak saja omongan Ketua KPK Agus Rahardjo pekan lalu. ’’Mudah-mudahan tidak ada guncangan politik yang besar ya karena nama yang akan disebutkan memang banyak sekali. Kalau Anda mendengarkan dakwaan dibacakan, Anda akan sangat terkejut.’’
Dua kalimat itu menjadi pemanasan bahwa sidang di Pengadilan Tipikor Kamis (9/3) bakal benar-benarpanas.Apalagisudahberedarnamanama yang kabarnya bakal tersangkut kasus e-KTP. Mereka ’’nama-nama besar’’ di panggung politik nasional.
Tentu, kita berharap kasus-kasus hukum yang jelas-jelas merugikan keuangan negara tersebut bisa diusut tuntas. Namun, jangan sampai hal itu memicu kegaduhan politik, saling sandera kepentingan, hingga menguras energi seantero negeri. (*)