Lima Ribu Siswa Miskin Dapat Bantuan
Tentukan Penerima, Cek ke Lapangan
SURABAYA – Dinas Pendidikan (Dispendik) Jawa Timur telah memiliki data siswa miskin SMA/SMK di Surabaya yang bisa dibantu melalui bantuan khusus siswa miskin (BKSM). Dispendik Jatim mencatat, ada sekitar lima ribu siswa yang akan dibiayai pendidikannya.
Kepala Dispendik Jatim Saiful Rachman mengatakan, data lima ribu siswa tersebut diperoleh setelah pihaknya mengkroscek ke lapangan. Sebelumnya, dinas mengumpulkan data dari sekolah, lalu memastikannya dengan mendatangi masing-masing rumah siswa. Tujuannya, bantuan yang diberikan tepat sasaran.
Pengecekan dilakukan dengan melibatkan guru-guru di masing-masing sekolah. Mereka juga berkomunikasi dengan para wali murid
Pendataan tersebut dilakukan setelah ada pengajuan data siswa miskin dari Kota Surabaya ke Pemprov Jatim. Jumlahnya sekitar 11 ribu siswa tidak mampu.
Selain siswa miskin, berdasar pendataan tersebut, Dispendik Jatim mencatat ada sekitar empat ribu siswa yang meminta keringanan SPP kepada sekolah. Untuk jumlah kategori keringanan SPP, seluruhnya sudah bisa diatasi masing-masing sekolah.
Saiful memastikan, seluruh data yang dihimpun ke Dispendik Jatim tersebut sudah mencakup 120 ribu siswa SMA /SMK di Jatim. Baik yang tercatat di sekolah negeri maupun swasta. ”Seluruhnya kami data agar siswa yang tidak mampu bisa mendapatkan kemudahan,” jelasnya.
Pemberian bantuan melalui BKSM saat ini menunggu persetujuan dari Pemkot Surabaya. Dana BKSM tersebut berasal dari sharing pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. ”Pemprov sudah berkoordinasi dengan pusat. Kini tinggal menunggu Pemkot Surabaya,” katanya.
Saiful menambahkan, bantuan BKSM merupakan salah satu opsi yang diberikan Pemprov Jatim untuk membantu siswa miskin SMA/SMK. Siswa yang telah mampu secara ekonomi tidak perlu mendapat bantuan.
Namun, jika ingin menggratiskan SPP seluruh siswa SMA/SMK di wilayahnya, Pemkot Surabaya bisa menyumbang dana lebih. Tentu, harus berkoordinasi dengan Pemprov Jatim. ”Pak Gubernur (Soekarwo, Red) sudah mengatakan bahwa pemkot dan pemda tetap bisa membantu siswa di wilayahnya,” jelasnya.
Kabag Kesra Pemkot Surabaya Imam Siswandi mengungkapkan, dirinya belum tahu ada data siswa miskin versi provinsi. Sebab, belum ada pemberitahuan secara resmi dari pemprov. ”Saya malah tidak tahu,” kata mantan camat Kenjeran tersebut.
Sebelumnya, Imam mendapat perintah dari wali kota untuk mendata siswa miskin. Karena SMA/SMK sudah beralih ke provinsi, pemkot tidak bisa mendata melalui sekolah.
Imam lalu mengumpulkan para lurah dan camat untuk mendata siswa miskin. Hasilnya, terdapat enam ribu siswa yang terdata. Setelah divalidasi dan didata ulang, jumlahnya meroket hingga 11 ribu siswa.
Agar SPP siswa miskin tetap gratis, satu-satunya cara adalah pemkot ikut membiayai. ”Memang harus bagi peran. Tidak mungkin sendirisendiri. Tapi, masih perlu pembi- caraan lebih lanjut,” jelasnya.
Imam masih menyayangkan sikap provinsi yang tidak segera membalas surat dari pemkot. Pemkot sudah dua kali mengirimkan surat berisi data siswa, yakni pada awal dan akhir Februari lalu. ” Terakhir, surat sudah didisposisi sampai asisten I. Kami berharap Pakde sudah membaca dan segera mengirim surat balasan,” ucapnya.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya Reni Astuti meminta pemkot dan pemprov segera mengadakan pertemuan. Sebab, sudah tiga bulan ini nasib siswa miskin di Surabaya terkatung-katung. Bukan hanya wali murid yang bingung, banyak kepala sekolah yang juga mengeluh kepadanya. ”Guru dan siswa butuh suasana kondusif, termasuk masalah pendanaan,” ujar politikus PKS tersebut.
Pada Perda Nomor 16 Tahun 2012 pasal 16 dijelaskan bahwa pemkot wajib menyediakan dana untuk biaya personal bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak telantar.
Reni meminta pemkot tetap berpegang teguh pada perda itu. Meski, kewenangan SMA/SMK sudah tidak lagi berada di Surabaya. ”Sekolah yang menghimpun SPP-nya masih di bawah 80 persen harus mendapat perhatian serius. Apalagi yang 50 persen,” lanjut anggota badan anggaran (banggar) tersebut. (elo/sal/c7/git)