DPR Harus Memulai Proses Seleksi

Calon Komisioner KPU dan Bawaslu

JAKARTA – Komposisi calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2017– 2022 belum bisa dipastikan. Sebab, saat ini masih ada pro-kontra di internal DPR terkait dengan hasil seleksi Panitia Seleksi KPU dan Bawaslu.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, DPR sebaiknya segera melakukan fit and

proper test calon komisioner KPU dan Bawaslu sebelum berakhirnya masa tugas komisioner saat ini. ’’Nyatanya kan pansel sudah serahkan nama. Sekarang proses tinggal di DPR,’’ kata anggota Komisi I DPR itu.

Muzani mengungkapkan, polemik waktu seleksi antara melaksanakan hasil pansel dan menunggu rumusan baru UU Pemilu justru akan menghambat sejumlah proses. Jika harus menunggu rumusan baru UU Pemilu, Muzani khawatir waktu yang terbuang semakin banyak. ’’UU Pemilu ini kan tebal, jelimet, kompleks, dan ruwet. Pembahasannya juga belum dimulai sepenuhnya,’’ ujarnya.

Jika nanti UU Pemilu selesai, mau tidak mau dibentuk pansel baru untuk menentukan calon komisioner KPU dan Bawaslu yang lain. Energi itu tentu tidak efektif. Sebab, saat ini sudah tersedia nama-nama calon komisioner hasil seleksi pansel. ’’Ini kan tinggal dijadwalkan kapan,’’ tandasnya.

Sebelumnya, internal Komisi II DPR, komisi yang membidangi penyelenggara pemilu, memperdebatkan hasil seleksi Pansel KPU dan Bawaslu. Ada fraksi yang berpendapat sebaiknya 14 nama calon anggota Bawaslu dan 20 calon anggota KPU langsung diseleksi karena aturan UU Penyelenggara Pemilu yang lama masih berlaku. Namun, ada juga yang berpendapat sebaiknya seleksi ditunda sampai terbentuk UU Pemilu pada Mei nanti.

Sementara itu, pemerintah masih menunggu sikap resmi DPR terkait dengan nama-nama calon komisioner KPU dan Bawaslu yang disampaikan awal Februari lalu. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan sudah tahu tentang protes sejumlah anggota DPR terkait dengan hasil kerja tim pansel tersebut. Hanya, dia menilai itu pandangan pribadi semata. Pihaknya hanya akan merespons sikap resmi parlemen. ’’Kalau orang per orang (menolak) sah-sah saja. Belum ada sikap resmi dari DPR,’’ ujarnya saat dikonfirmasi di Jakarta Jumat(10/3).

Karena itu, Tjahjo belum bisa menentukan mengambil langkah apa. Saat ini pihaknya masih menunggu sikap resmi parlemen.

Dia optimistis tidak ada persoalan berarti. Apalagi, timsel yang dibentuk pemerintah sudah menghasilkan nama-nama yang disyaratkan. Yakni, 14 nama calon komisioner KPU dan 10 nama calon anggota Bawaslu.

Sebelumnya, Ketua Timsel Saldi Isra menyatakan tidak akan ambil pusing dengan munculnya sejumlah penolakan. Sebagai timsel, pihaknya hanya menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan. Namun, jika ada hal yang perlu dijelaskan, pihaknya siap melakukan klarifikasi kepada DPR.

Anggota Komisi II DPR Arif Wibowo mengatakan, sampai saat ini DPR belum juga menjadwalkan kapan uji kelayakan digelar. ’’Belum ada jadwal,’’ ujarnya.

Masih terkatung-katungnya jadwal uji kelayakan calon komisioner KPU-Bawaslu tidak bisa disepelekan. Sebab, masa bakti komisioner yang menjabat saat ini berakhir 12 April mendatang. (bay/far/c19/agm)