Antrean Menyusut Jadi 21 Tahun
SIDOARJO – Persiapan menyambut keberangkatan calon jamaah haji (CJH) terus dilakukan Kementerian Agama (Kemenag) Sidoarjo. Di antaranya, memverifikasi persyaratan pembuatan paspor CJH sebelum diserahkan ke kantor imigrasi. Hingga kini, ada 500 berkas CJH yang dikirim ke imigrasi untuk kepentingan pembuatan paspor.
Kepala Kemenag Sidoarjo Achmad Rofi’i menyatakan, total ada 3.111 CJH asal Kota Delta yang diberangkatkan ke Tanah Suci pada tahun ini. Jumlah kuota CJH yang semakin banyak itu tentu membutuhkan persiapan sejak jauh-jauh hari. Khususnya pembuatan paspor, visa, dan pemeriksaan kesehatan CJH. ’’Kami ingin paspor CJH bisa selesai lebih cepat,’’ katanya.
Rofii mengakui, pembuatan paspor CJH ditargetkan tuntas pada 27 Maret. Karena itu, pihaknya terus menyelesaikan verifikasi berkas- berkas persyaratan pembuatan paspor milik para CJH. Pada Sabtu– Minggu, Kemenag mengirimkan sekitar 1.200 berkas. ’’ Kantor imigrasi membuka layanan pembuatan paspor Sabtu– Minggu juga,’’ ujarnya.
Selain itu, Kemenag mengirimkan berkas merah CJH yang memiliki nomor porsi yang masuk pada 2017 ke Kanwil Kemenag Jawa Timur secara bertahap. Yakni, nomor porsi di bawah 1300435157 (nomor porsi tertinggi di Jatim). Total, ada lebih dari 2.700 berkas yang sudah dikirim. Baik CJH reguler, kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH), dan nonKBIH. ’’CJH yang nomor porsinya di atas itu berarti tidak masuk 2017,’’ ungkapnya.
Pengiriman lembar merah lebih dini dilakukan untuk keperluan penerbitan visa CJH
Keduanya tidak menyangka keputusan memberikan sepeda motor untuk sang buah hati sebagai alat transportasi ke sekolah ternyata berujung duka yang begitu mendalam. ’’Sungguh, kami sangat menyesal,’’ kata sang ibu sambil mengusap pipinya yang berurai air mata.
Cerita tersebut adalah salah satu video yang diputar dalam rapat koordinasi tindak lanjut program Save Our Student (SOS) di Delta Graha lantai 3 Gedung Sekretariat Daerah (Setda) Sidoarjo kemarin pagi (13/3). Saat menyaksikan cerita tersebut, ratusan peserta pun larut dalam suasana haru. Bahkan, ada ibu- ibu yang terlihat tidak kuasa menahan air mata.
Hadir dalam pertemuan itu Wabup Nur Ahmad Syaifuddin, Kapolresta Sidoarjo Kombespol Muhammad Anwar Nasir, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo Mustain Baladan, serta beberapa pejabat dari instansi terkait. Rapat tersebut juga menghadirkan kepala SMP dan SMA se-Sidoarjo.
Selain video testimoni orang tua, polisi memutarkan beberapa video edukasi tertib berlalu lintas. Di antaranya tentang pelajar bermotor yang menangis ketika ditertibkan petugas serta kasuskasus kecelakaan. Para peserta pun tersentak. Mereka gelenggeleng kepala.
Dalam rapat koordinasi kemarin, Kapolresta kembali menegaskan, pihaknya bersama jajaran akan terus berkomitmen untuk menertibkan para pelajar bermotor. Mereka yang masih di bawah umur akan ditindak sesuai dengan jenis pelanggarannya. Di pihak lain, petugas terus berupaya memberikan edukasi dan sosialisasi ke seluruh sekolah untuk tertib berlalu lintas.
Namun, lanjut Anwar, pihaknya juga siap mengapresiasi sekolahsekolah yang ikut menggelorakan larangan pelajar bermotor. ’’Kami akan mengapresiasi sekolahsekolah yang serius terhadap program SOS ini,’’ katanya.
Sejauh ini, ada tiga sekolah yang mendapat penghargaan dari Polresta Sidoarjo. Mereka adalah contoh sekolah sayang pelajar. Tiga sekolah itu adalah SMPN 1 Buduran, SMPN 3 Candi, dan SMP YPM Sukodono. ’’Untuk sementara, tiga sekolah ini yang paling serius kalau kami perhatikan. Kalau yang lain, mohon maaf, kami pantau masih ada yang setengah-setengah,’’ jelasnya.
Agar sekolah lebih gereget dalam menjalankan program SOS, Anwar juga mengajukan rekomendasi ke Wabup dan kepala dikbud. ’’Bagaimana kalau akreditasinya dikurangi untuk sekolah yang kurang serius menangani pelajar bermotor,’’ lanjut mantan Kapolres Nganjuk itu.
Anwar menyatakan, pihaknya mengapresiasi hingga saat ini memang tidak ada satu pun sekolah yang memberikan izin kepada siswanya menggunakan motor ke sekolah. Namun, faktanya, di tetangga kanan kiri sekolah yang bersangkutan tersedia lahan untuk memarkir sepeda motor pelajar. Nah, hal itu perlu mendapat atensi bersama.
Dia menegaskan bahaya pelajar belum cukup umur yang nekat membawa sepeda motor. Menurut Anwar, pihaknya telah melakukan diskusi mendalam dengan sejumlah ahli dari Universitas Indonesia. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan dalam pola pikir maupun kondisi kejiwaan. Karena itu, saat berkendara di jalan raya, mereka rentan mengalami kecelakaan. Tidak hanya membahayakan diri sendiri, tetapi juga orang lain.
Berdasar data dari Satlantas Polresta Sidoarjo pada 2016, misalnya. Sebanyak 356 di antara total 1.404 kasus kecelakaan melibatkan pelajar. Nah, dari 356 kasus kecelakaan yang menimpa pelajar tersebut, enam orang kehilangan nyawa alias meninggal. Pada tahun ini hingga Februari lalu, terdapat 68 kecelakaan yang menimpa pelajar. Enam di antaranya juga tewas. ’’Mau sampai kapan seperti itu?’’ tutur Anwar.
Lebih lanjut, Anwar mengatakan, pelajar merupakan aset bangsa dan keluarga. Karena itu, sudah seharusnya permasalahan pelajar bermotor menjadi tanggung jawab bersama. Diperlukan tindakan yang menyeluruh dan melibatkan sinergi banyak pihak. ’’Mungkin, kalau dulu orang tua saya memberi saya motor ke sekolah, saya nggak akan jadi Kapolresta Sidoarjo,’’ terangnya.
Perwira menengah asal Makassar itu juga berbangga hati upaya penertiban dalam beberapa pekan terakhir berbanding lurus dengan penyusutan potensi tindakan kenakalan remaja lain. Aksi balap motor, misalnya. Selama ini, di Sidoarjo banyak ditemui aksi balap liar anak-anak muda. Namun, belakangan jumlahnya berkurang dari hari ke hari.
’’Tren balap motor menggunakan jalan umum itu berkurang seiring dengan dilakukan penertiban dan larangan penggunaan motor ke sekolah,’’ paparnya.
Sementara itu, Mustain Baladan menyatakan, misi pendidikan saat ini adalah membina dan mendidik generasi muda untuk sukses secara akademik dan perilaku. Keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah umumnya akan tecermin pada sikap pelajar di luar sekolah. Namun, bila melihat fenomena banyak pelajar bermotor, keberhasilan itu belum maksimal. ’’Kami mohon maaf belum bisa dan belum berhasil melaksanakan program pendidikan yang baik sehingga polisi jadi repot di jalan,’’ tuturnya.
Karena itu, lanjut Mustain, pihaknya telah menginstruksi segenap kepala sekolah di seluruh sekolah mau mendidik siswa- siswinya agar tidak menggunakan sepeda motor ke sekolah. Bahkan, dia meminta kepala sekolah menyurati RT/ RW sekitar agar tidak ada satu pun anggota masyarakat yang menyediakan lahan parkir di sekitar sekolah. Untuk rekomendasi terkait dengan pengura ngan nilai akademik bagi pelajar yang melanggar, dia berjanji untuk mengkajinya.
Dukungan juga disampaikan Wabup Nur Ahmad Syaifuddin. Pihaknya tengah berkoordinasi dengan camat dan satpol PP untuk menertibkan warga yang menyediakan lahan parkir di sekitar sekolah. Petugas bakal menertibkan mereka. Namun, mereka akan diberi sosialisasi lebih dahulu. ’’Nanti kita tindak lanjuti supaya pelajar tidak bisa lagi membawa motor ke sekolah,’’ jelas Nur.
Nur menambahkan, saat ini pemkab tengah berfokus memetakan masalah pelajar bermotor. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi pelajar di bawah umur menggunakan motor ke sekolah. Pertama, menggunakan motor sebagai tren. ’’Kalau nggak bawa motor ke sekolah, nggak gaul. Nggak gampang cari pacar,’’ kelakarnya.
Kedua, lanjut Nur, minimnya pemahaman orang tua terhadap tanggung jawab membesarkan anak-anak. Karena itu, banyak orang tua yang lalai memperhatikan anak-anaknya. Termasuk kepedulian mau mengantar jemput anak ke sekolah. Dia pun sepakat dengan polresta untuk menyiapkan kebijakan agar sekolah memberikan sanksi tegas terhadap pelajar yang ketahuan membawa motor ke sekolah. Dengan demikian, benar-benar ada efek jera.
Menurut Nur, dalam dunia pendidikan, selain nilai akademik, tercantum nilai kepribadian siswa. Nilai itulah yang menjadi sorotan pada pelajar yang ketahuan membawa motor ke sekolah. Nilainya akan dikurangi bila seorang pelajar di bawah umur terpantau menggunakan motor ke sekolah. Nah, beberapa masalah itu menjadi prioritas pemkab ke depan. Bila memungkinkan, pemkab menyediakan transportasi gratis bagi pelajar.
’’Kami masih belum memastikan transportasi bagi pelajar. Dana pemkab belum cukup. Untuk sementara, kami fokus pada upaya preventif dan pemetaan masalah di lapangan terlebih dahulu,’’ terangnya. (jos/ayu/c19/hud)