Maju-Mundur Sterilisasi Kali Buntung
Bangunan Liar Makin Banyak
SIDOARJO – Rencana penertiban bangunan liar (bangli) di sepanjang Kali Buntung sudah beberapa tahun lalu disuarakan pemkab. Namun, hingga kini kebijakan untuk mengurai problem banjir tahunan karena luapan kali itu terkesan maju-mundur. Jumlah bangli yang berdiri pun makin banyak.
Pada musim hujan tahun ini, beberapa kali sungai sepanjang sekitar 10 kilometer itu meluap. Ratusan rumah warga pun terdampak banjir. Ketika Kali Buntung meluap dan merendam rumah warga, suara sterilisasi bangli kembali mengemuka. Baik dari kalangan pejabat terkait maupun gedung dewan. Namun, wacana itu biasanya timbul-tenggelam.
Kini lagi-lagi pemkab mengemukakan rencana tersebut. Bahkan, mematok target pada tahun ini merobohkan seluruh rumah petak dan bangunan yang berdiri di sempadan sungai tersebut
Selanjutnya, sungai yang membentang dari wilayah Kecamatan Krian hingga Sedati itu akan dinormalkan. Harapannya, banjir tahunan tersebut tidak lagi menyapa.
Rencana penertiban Sungai Buntung sudah beberapa kali dirapatkan. Kemarin (15/3) badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) juga memanggil kecamatan dan kelurahan/desa. Dalam pertemuan itu, bappeda memaparkan rencana penertiban di Sungai Buntung.
Camat Waru Fredik Suharto menyatakan, rangkaian kegiatan penertiban Sungai Buntung dimulai pada pekan depan. Untuk tahap awal, Kecamatan Waru akan mengirim surat peringatan kepada para pemilik bangunan. ”Surat sudah siap. Tinggal kami kirimkan,” jelasnya saat ditemui kemarin.
Surat peringatan itu akan dikirimkan kepada seluruh pemilik bangli. Tak tanggung-tanggung, jumlah mencapai 1.200. Mulai Medaeng, Bungurasih, Kedungrejo, Janti, hingga Kepuh Kiriman.
Jangka waktu surat peringatan sekitar satu bulan. Waktu satu bulan itu diberikan agar warga membongkar rumahnya sendiri. Kalau surat peringatan tersebut tidak diindahkan, satpol PP bertin- dak. Instansi penegak peraturan daerah (perda) tersebut akan mengirim surat teguran hingga tiga kali. Setelah itu, bangunan langsung ditertibkan tanpa ampun.
Fredik mengakui, bangli yang berdiri di wilayah Kecamatan Waru memang sangat banyak. Rumahrumah petak itu berdiri sebagai salah satu konsekuensi dari padatnya penduduk yang bermukim di Waru. ”Ini kan daerah perbatasan Surabaya. Penduduknya sangat padat,” jelasnya.
Selain jumlahnya banyak, bangli itu sudah menjadi permanen. Dindingnya tembok. Mayoritas merupakan hunian warga dan kos-kosan. Namun, tidak sedikit yang digunakan sebagai tempat usaha. Bahkan, ada bangunan yang jelas-jelas berdiri di sempadan sungai, tapi memiliki sertifikat.
Mantan Camat Prambon itu menyatakan, penertiban tetap harus dilakukan. Sebab, orang yang mendirikan bangunan di sempadan sungai sudah jelas melanggar aturan. Termasuk peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR). Rencananya, pada Juli penertiban itu dilakukan serentak. ” Kalau melanggar, harus ditertibkan,” paparnya.
Ada rumah yang bersertifikat. Namun, Fredik mengungkapkan, jumlahnya tidak banyak. Hanya 8– 10 bangunan. Saat ini pihaknya sedang memeriksa keaslian sertifikat itu. ” Seharusnya bang li itu kan tidak ada sertifikatnya,” ungkapnya.
Fredik berharap penertiban itu juga dapat mengubah wajah wilayah Waru. Yang awalnya kumuh karena banyak bangli menjadi lebih tertata. Selain itu, penertiban rumah liar tersebut berkaitan dengan program penanganan banjir. Setelah ada penertiban, Balai Besar Wilayah Brantas (BBWS) menormalisasi Sungai Buntung.
”Setelah dinormalisasi, tentu daya tampung sungai semakin besar. Sehingga ketika hujan, air bisa ditampung,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Manfaat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab Sidoarjo Bambang Tjatur menyatakan, banjir menerjang bantaran Sungai Buntung karena ada sedimentasi dan sampah. Sedimentasi membuat sungai dangkal, sedangkan sampah menghambat aliran air. Untuk melakukan normalisasi itu, petugas BBWS kesulitan dalam bekerja. ”Karena banyaknya hunian di sempadan sungai,” jelasnya.
Bambang mengatakan, penertiban dan normalisasi Kali Buntung dilakukan secara bertahap. Giliran pertama adalah kawasan Kedungrejo. Sebab, wilayah Kedungrejo sering kebanjiran. ”Area itu kami dahulukan,” jelasnya. (aph/c10/hud)