Polri Selesaikan Konflik Lahan

JAKARTA – Perebutan lahan sering memantik konflik. Karena itu, Polri yang telah digandeng Kementerian Agraria dan Tata Ruang berjanji meningkatkan pelayanan publik dalam bidang pertanahan. Salah satu caranya dengan mengurai hak atas tanah yang tumpang tindih alias overlapping.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan, pemerintah berupaya melakukan pemerataan keadilan di bidang pertanahan. Karena itu, konflik lahan menjadi prioritas untuk diselesaikan. ’’Ini penting agar masyarakat merasakan kehadiran negara dan pemerintah,” ujarnya kemarin (18/3).

Salah satu masalah yang disorot adalah soal tumpang tindihnya hak tanah. Tumpang tindih itu terjadi karena mafia bermain dengan sejumlah orang dalam atau oknum untuk melakukan sertifikasi atas tanah yang telah bersertifikat. ”Masalah ini harus diselesaikan,” ucapnya.

Dampak dari permasalahan tersebut membuat harga tanah kian mahal. Sebab, tanah-tanah itu sudah berada di tangan mafia dan harganya dipermainkan. ’’Maka, tanah masyarakat itu harus dikembalikan, semua diidentifikasi,” papar mantan Kapolda Papua tersebut.

Bahkan, upaya penegakan hukum untuk kasus tanah telah dilakukan Polri. Ada sejumlah kasus yang terjadi di Sumatera Utara (Sumut) dan daerah lainnya. ’’Belum bisa diungkap detailnya, tapi sudah ada kasus yang ditangani,” ujarnya. Sebenarnya Polri juga memiliki masalah terkait tanah. Yakni, adanya tanah yang tidak jelas kepemilikannya antara Polri dan masyarakat. (idr/c17/owi)