Pemkab Ajukan Perkada

SIDOARJO – Kepastian jumlah kekuatan APBD Sidoarjo pada 2017 ini masih belum menemui titik terang. Jika sebelumnya pemkab memajukan jadwal pembahasan perubahan anggaran keuangan (PAK), belakangan ada wacana lain. Yakni, mengajukan peraturan kepala daerah (perkada).

Perkada adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah. Berbeda dengan perda, penyusunan perkada tidak melibatkan DPRD. Mekanisme itu bisa ditempuh jika penetapan APBD melewati batas waktu yang ditentukan, terlambat atau tidak disetujui DPRD.

Ketika perkada sudah berjalan, pemkab bisa menggeser peruntukan anggaran di dalam APBD. Namun, pergeseran itu tetap memiliki ketentuan. Di antaranya, tidak boleh ada perubahan nama kegiatan. Misalnya, semula perbaikan drainase berubah menjadi perbaikan jalan. Yang boleh hanya alokasi atau nominal anggaran.

Untuk menjajaki wacana solusi itu, Jumat lalu (17/3) Pelaksana Tugas (Plt) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Sidoarjo Noer Rochmawati mendatangi gedung DPRD Sidoarjo. Dia menemui Wakil Ketua DPRD Emir Firdaus dan Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan.

Noer menyatakan, perkada itu diajukan lantaran pemkab menerima bantuan keuangan dari Pemprov Jatim. Jumlahnya mencapai Rp 10 miliar. Namun, Noer tidak menjelaskan detail bantuan keuangan tersebut.

Ditanya apakah perkada itu diajukan untuk mengatasi tersendatnya proyek-proyek fisik di APBD, Noer enggan menanggapi. ”APBD masih bisa diserap,” ujarnya.

Menurut Wawan –panggilan akrab ketua DPRD Sidoarjo– pihaknya belum mengetahui rencana pengajuan perkada. Yang jelas, dewan sudah menyerahkan penyelesaian masalah APBD kepada eksekutif. ”Mau PAK dipercepat, konsultasi ke Kemendagri atau perkada itu terserah eksekutif,” tegasnya.

Yang jelas, kata Wawan, dewan sudah berkirim surat ke pemkab. Di antaranya, meminta pemkab tidak membelanjakan tambahan anggaran Rp 84 miliar dan 17 lampiran dengan nilai anggaran Rp 217 miliar. Sedangkan sisa dalam APBD sekitar Rp 3,9 triliun masih bisa digunakan. (aph/c10/hud)