Jawa Pos

Bikin Survei Online Keluhan E-KTP

- (tyo/c19/oki)

JAKARTA – Dorongan publik agar Komisi Pemberanta­san Korupsi (KPK) segera membongkar nama-nama anggota DPR yang mengembali­kan uang korupsi e-KTP menguat. Bahkan, beberapa kelompok masyarakat melakukan aksi variatif sebagai bentuk dukungan untuk menuntaska­n skandal rasuah yang merugikan negara Rp 2,3 triliun tersebut.

Misalnya, yang dilakukan gerakan satu padu lawan (sapu) koruptor di Jakarta kemarin (19/3). Masyarakat yang terdiri atas berbagai kelompok aktivis antikorups­i itu menyuaraka­n perlawanan terhadap perilaku koruptif anggota DPR yang diduga terlibat dalam kasus e-KTP dengan menyediaka­n photo booth session yang menyerupai e-KTP raksasa. ’’Usut tuntas korupsi ini (e-KTP),’’ ujar Manajer Advokasi dan Kampanye Transparen­cy Internatio­nal Indonesia (TII) Agus Sarwono kepada Jawa Pos kemarin.

Selain TII, gerakan sapu koruptor disua- rakan para aktivis lembaga bantuan hukum (LBH) dan beberapa anggota kelompok Gusdurian. Mereka satu suara mengutuk kejahatan korupsi yang diduga dilakukan sistematis sejak perencanaa­n penganggar­an itu. ’’Buka semua nama anggota DPR yang mengembali­kan uang,’’ kata Agus.

Selain mendesak KPK menindak tegas para pejabat yang diduga menerima aliran uang, gerakan tersebut menampung keluhan masyarakat soal e-KTP. Kemarin ada puluhan orang yang mengisi formulir tentang keluhan itu. Selain belum memiliki e-KTP gara-gara blangko habis, masyarakat mengeluhka­n kesalahan sistem dan alat perekam yang rusak.

Gerakan tersebut akan menampung semua keluhan masyarakat sampai polemik e-KTP tuntas. TII juga membuat website khusus untuk mewadahi permasalah­an itu. Masyarakat yang saat ini merasa belum memiliki e-KTP bisa berpartisi­pasi.

 ?? MUHAMAD ALI/JAWAPOS ?? ASPIRASI: Aktivis melakukan unjuk rasa untuk mendesak penuntasan kasus korupsi proyek e-KTP dan penolakan terhadap rencana revisi UU KPK di Bundaran HI, Jakarta, kemarin.
MUHAMAD ALI/JAWAPOS ASPIRASI: Aktivis melakukan unjuk rasa untuk mendesak penuntasan kasus korupsi proyek e-KTP dan penolakan terhadap rencana revisi UU KPK di Bundaran HI, Jakarta, kemarin.

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia