Cabut Syarat Tabungan Rp 25 Juta
Pengajuan Paspor Tetap Diperketat
JAKARTA – Langkah sporadis masih mewarnai kebijakan pemerintah. Misalnya, untuk mempersempit celah bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal, 6 Maret lalu Ditjen Imigrasi Kemenkum ham menerbitkan surat edaran tentang syarat tabungan Rp 25 juta untuk pengajuan paspor. Lantaran memicu polemik, aturan yang baru seumur jagung tersebut langsung dicabut
Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Agung Sampurno menjelaskan, keputusan pencabutan syarat tabungan Rp 25 juta itu diambil setelah pihaknya melakukan analisis pemberitaan. Sebab, banyak yang mengeluhkan kebijakan tersebut sehingga pihaknya perlu menenangkan kondisi.
”Sebagai pembuat kebijakan, kami tidak boleh tutup mata,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta kemarin (20/3).
Meski syarat itu dihapus, terang Agung, tetap akan ada pengetatan dalam pembuatan paspor. Caranya, mengandalkan petugas yang mewawancarai pengaju paspor. Dia menilai petugas seharusnya bisa mengendus orang yang punya latar belakang dan gerak-gerik mencurigakan.
Misalnya investigasi dari informasi di formulir. Petugas imigrasi bisa menemukan adakah yang ganjil. Petugas pun diberi hak untuk menunda pemberian paspor jika gerak-gerik pengaju mencurigakan saat ingin diverifikasi. ”Jadi, sekarang persyaratan permohonan paspornya sama, harus ada KTP, KK, dan akta kelahiran. Proses profiling dan gesturing serta pemeriksaan database, jika dibutuhkan, harus dilakukan lebih mendalam,” terangnya.
Terkait pengajuan paspor untuk tujuan bekerja atau umrah, pemerintah pun mempertegas prosedur verifikasi ke dinas ketenagakerjaan atau kantor wilayah Kementerian Agama. ”Selama ini kan syaratnya ada surat rekomendasi paspor. Itu harus diperjelas apakah asli atau palsu,” jelasnya.
Sejak 1 Januari hingga 18 Maret 2017, Ditjen Imigrasi mengaku telah menolak 1.593 pengajuan penerbitan paspor di 73 unit kantor imigrasi seluruh Indonesia. Mereka ditolak karena tidak bisa memenuhi beberapa syarat, di antaranya rekening tabungan Rp 25 juta. ”Faktanya efektif. Setidaknya orang-orang yang sangat mungkin bermasalah di luar negeri kami cegah keluar. Daripada malah terkena masalah finansial, bahkan jadi korban TPPO (tindak pidana perdagangan orang, Red),” jelasnya.
Mengenai pembatalan kebijakan tersebut, Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, efektivitas percobaan singkat itu masih belum bisa dilihat. ”Masih terlalu dini untuk dievaluasi untung ruginya,” ujar dia.
Iqbal juga mengaku tidak terlalu paham alasan di balik pembatalan kebijakan tersebut. Padahal, sebelumnya Iqbal pernah menyatakan bahwa kebijakan itu merupakan salah satu upaya untuk memperkuat pencegahan munculnya TKI-TKI ilegal. ”Tapi, saya yakin Ditjen Imigrasi sudah mempertimbangkan segala sesuatunya,” ucap dia.
Sementara itu, dukungan agar imigrasi menerapkan aturan tersebut justru datang setelah regulasinya dicabut. Menaker Hanif Dhakiri dan Kepala BNP2TKI Nusron Wahid menyatakan, aturan itu justru sangat bermanfaat. Lantaran bisa membantu pemerintah menyeleksi orang-orang yang dicurigai hendak menjadi TKI ilegal.
Ditemui di kompleks istana kepresidenan kemarin, Hanif menjelaskan, perbedaan TKI prosedural dan nonprosedural ada pada dokumen. Pada TKI prosedural, seluruh dokumennya sudah lengkap sebelum mengurus paspor. Karena itulah, saat mengurus paspor, justru mereka bisa lebih mudah karena tujuannya sudah jelas menjadi TKI dan legal. ”Kalau data dan informasinya tidak baik, barulah ditanyakan soal tabungan Rp 25 juta itu,” ucapnya.
Bagi Hanif, langkah tersebut justru efektif mencegah adanya korban penipuan berkedok penyalur TKI. Mereka yang hendak menjadi TKI ilegal akan terseleksi dengan sendirinya saat hendak mengurus pembuatan paspor.
Lantas bagaimana membedakan TKI nonprosedural dengan pemohon yang memang wisatawan? Menurut Hanif, imigrasi lebih mengetahui soal itu. ”Tapi, kalau dari pengalaman, TKI nonprosedural ini kelihatan. Itu bisa teridentifikasi,” lanjutnya. Hanif mencontohkan 12 TKI yang dia cegah di sela keberangkatannya menuju Jenewa, Swiss.
Cara lain, misalnya soal tiket, apakah punya tiket pergi pulang. Kemudian, apakah sudah punya tujuan, misalnya hendak menginap di hotel mana. Di beberapa negara, pihak imigrasi akan bertanya kepada wisatawan asing di mana mereka menginap selama tinggal di negaranya.
Hal senada disampaikan Nusron Wahid. Dia mencontohkan moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah yang saat ini sedang berjalan. Faktanya, setiap bulan ada sekitar 1.000 orang yang berangkat ke Timur Tengah untuk menjadi TKI. ” Visanya meng- gunakan visa ziarah atau kunjungan,” katanya saat mampir ke ruang wartawan istana kepresidenan kemarin.
Nusron meminta masyarakat tidak risau atas tolok ukur yang digunakan imigrasi. Sama halnya seperti orang yang akan mengajukan kredit. Pihak bank tentu memiliki otoritas dalam menilai secara subjektif apakah orang tersebut layak diberi kredit. ” Jadi, tidak semua orang yang mengurus paspor baru lantas dicurigai,” tuturnya.
Politikus Partai Golkar itu menilai aturan tersebut justru menjadi strategi imigrasi untuk mencegah TPPO. Bukan hanya TKI nonprosedural yang terkena, tapi juga mereka yang terindikasi menjadi korban TPPO.
Sementara itu, pandangan berbeda disampaikan Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah yang menyambut baik pembatalan syarat Rp 25 juta tersebut. Menurut dia, kebijakan itu sudah seharusnya dibatalkan, bahkan sebetulnya tidak perlu dikeluarkan. ”Karena itu sesat pikir dan malah menimbulkan masalah baru,” cetusnya.
Anis mengatakan, kebijakan yang mengharuskan seseorang memiliki tabungan atau deposit Rp 25 juta untuk mengajukan paspor sangat tidak efektif untuk mencegah trafficking seperti yang sejak awal didengungkan pihak imigrasi. Sebab, dia menilai peluru yang ditembakkan imigrasi salah alamat. ”Mencegah trafficking semestinya dimulai dari sekolah- sekolah dan informasi sejak di desa. Bukannya malah membebani TKI sebagai korban,” tegasnya.
Cara-cara tersebut dinilai Anis lebih efektif daripada melakukan pencegahan ketika sudah sampai di wilayah imigrasi. Menurut dia, akan lebih efektif jika pihak imigrasi bekerja sama dengan pihak lain untuk membuat sebuah program yang bisa meredam arus TKI ilegal. Misalnya dengan menggandeng Kemendikbud untuk melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah atau dengan Kemendes untuk melakukan sosialisasi ke desa-desa yang menjadi kantong TKI. ”Itu akan jauh lebih efektif. Dan yang dapat informasi pun jauh lebih banyak,” ujarnya. (bil/byu/and/c9/owi)