Diperketat, tetapi Beri Afirmasi
Catatan dari Start Penilaian Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) 2017
Saling Intip Inovasi lewat Jaringan
DI PANGGUNG nasional, Jatim dikenal sebagai gudangnya inovasi pelayanan publik. Salah satu sarana pembelajaran inovasi di Jatim yang belum dimiliki provinsi lain adalah Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Jawa Timur ( JIPPJatim).
Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Jawa Timur ( JIPPJatim) diinisiatori Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui biro organisasi. Pembentukannya dikerjakan bersama dengan Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) melalui program Transformasi (Transforming Administration-Strengthening Innovation).
Dibentuk sebagai sarana penyebarluasan dan pembelajaran inovasi pelayanan publik yang dikembangkan pemerintah provinsi dan kabupaten-kota di Jawa Timur. Dari situs JIPPJatim, para penyedia pelayanan publik di Jawa Timur dapat saling belajar dan bertukar informasi tentang praktik dan program inovatif yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Praktik dan program inovatif tersebut tersebar di unit pelayanan publik di bawah pemerintah provinsi maupun kabupaten-kota.
JIPPJatim dapat diakses melalui www.jipp.jatimprov. go.id. Inovasi-inovasi yang ditampilkan dalam situs JIPPJatim ini dihimpun dari berbagai sumber. Di antaranya dari Sinovik, UNfGI (University Network for Government Innovation) yang bermarkas di Universitas Gadjah Mada (UGM), Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), dan JPIP (The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi).
Dari situs ini, para pelayan publik dan masyarakat umum dapat berinteraksi secara langsung dengan orang-orang yang berada di balik inovasi yang ditampilkan. Sebab, setiap inovasi yang diunggah sudah dilengkapi dengan contact person melalui telepon maupun e-mail. Tak ketinggalan, JIPPJatim juga mengundang masyarakat untuk memberikan masukan dan komentar atas inovasi yang ditampilkan.
Selain itu, lewat situs JIPPJatim ini, warga Jawa Timur dapat menyampaikan keluhan atas pelayanan publik yang diterima. Keluhan pelayanan publik tersebut akan diteruskan ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Timur untuk ditindaklanjuti.
Pembentukan JIPPJatim sejatinya merupakan amanat Peraturan Menteri PAN-RB 30/2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik. Jaringan inovasi dibutuhkan sebagai satu di antara empat strategi untuk mengembangkan inovasi pelayanan publik. Strategi yang lain adalah transfer of knowledge atau replikasi inovasi, peningkatan kapasitas, serta pelembagaan dan keberlanjutan inovasi yang telah ada.
Selain biro organisasi dan transformasi, pembentukan JIPPJatim melibatkan Universitas Airlangga dan Universitas Brawijaya, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan lainnya seperti Kinerja (USAID) dan Kompak (AustraliaIndonesia Government Partnership) serta JPIP. ( Redhi Setiadi, provincial Advisor GIZ, www.jpip.or.id)
ADA tambahan agenda penting di bidang inovasi bagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Selain menjalankan kompetisi tahunan inovasi pelayanan publik (Sinovik), Kemen PAN-RB mendorong pemerataan inovasi karena minimnya inovasi dari kabupaten/kota/provinsi wilayah Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara (NTB dan NTT).
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Prof Dr Diah Natalisa MBA menyebutkan, pada 2017, inovasi yang masuk ke dalam aplikasi online (untuk mendaftar kompetisi) mencapai 3.054 inovasi. Jumlah itu naik 23 persen jika dibandingkan pada 2016 sebanyak 2.476 inovasi. Pada 2015 tercatat ada 1.189 inovasi dan pada tahun pertama hanya 515 inovasi.
Mayoritas inovasi pelayanan publik yang didaftarkan itu berasal dari kawasan barat dan tengah Indonesia. ’’Karena itu, tahun ini Kementerian PAN-RB memberikan afirmasi bagi kawasan timur Indonesia (KTI),’’ katanya dalam kickoff meeting penilaian Sinovik 2017 di kantor Kemen PAN-RB (16/3).
Payung hukumnya adalah Peraturan Menteri PAN-RB No 19 Tahun 2016 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2017 yang memberikan kuota khusus ke kawasan tersebut. Setidaknya, akan ada tujuh inovasi penerima penghargaan dalam Top 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2017 yang berasal dari KTI. Juga, setidaknya ada tiga inovasi penerima penghargaan dalam Top 40 kompetisi 2017 dari sana.
Dalam catatan JPIP, memang sangat langka ada inovasi yang menonjol dari kawasan tertinggal itu. Pada 2014, dari kawasan tersebut hanya ada satu inovasi yang masuk Top 99, yakni kampung media Pemprov NTB.
Namun, inovasi tersebut mampu masuk Top 33 dan puncaknya Top 9. Inti inovasi itu adalah menggalang aktivitas penyampaian informasi berbasis citizen journalism. Ada yang dari kawasan Papua Barat, yakni inovasi pelayanan aplikasi mobile statistik. Namun, inovatornya bukan pemda, tetapi BPS.
Pada 2015, ada Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, yang meraih posisi Top 25 dalam inovasi Program Pengendalian Malaria melalui Sistem Edat ( early diagnosis
and treatment). Pada 2016, lagi-lagi Pemprov NTB meraih posisi Top 99 lewat inovasi Temukan Arsip dalam Tiga Menit.
Selain afirmasi ke KTI, Prof Diah menyampaikan dua arah kebijakan lain pembinaan Inovasi Pelayanan Publik 2017. Yakni, membuat hub (jejaring) inovasi pelayanan publik, terutama di KTI, sebagai pusat pembelajaran dan informasi inovasi pelayanan publik.
Diah menyarankan untuk meniru Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Jawa Timur ( JIPP Jatim) sejak 2015. Terakhir, mengembangkan transfer of knowledge atau replikasi inovasi pelayanan publik, terutama dari kawasan barat Indonesia ke KTI.
Sebagai role model, Diah menyarankan agar daerah di KTI belajar ke daerah lain yang getol berinovasi. ’’Jawa Timur bisa menjadi contoh baik inovasi pelayanan publik karena banyak inovasi yang dikembangkan di sana. Khususnya, Pemprov Jatim mau membantu dan memfasilitasi replikasi inovasi pelayanan publik,’’ jelas Diah yang juga guru besar di Universitas Sriwijaya Palembang.
Sementara itu, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Dr Muhammad Imanuddin SH MSi menyampaikan beberapa hal baru dalam kompetisi 2017. ’’Sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN-RB 19/2016, ada empat kategori inovasi yang dikompetisikan tahun ini. Yakni, tata kelola pemerintahan, penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik, perbaikan kesejahteraan sosial, dan pelayanan langsung kepada masyarakat,’’ ungkap pejabat asal Jawa Barat itu.
Dia juga menjelaskan, selain peningkatan jumlah inovasi pelayanan publik yang mendaftar, kompetisi tahun ini akan berjalan ketat. Doktor lulusan Universitas Diponegoro itu menambahkan, ’’Hanya 1.627 proposal inovasi yang layak maju ke tahap seleksi administrasi.’’
Dalam seleksi tahap pertama yang dilakukan secara otomatis oleh Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik), 254 proposal inovasi tereliminasi.
Iman menjelaskan empat penyebab proposal inovasi tidak lolos seleksi tahap pertama. ’’Pertama, usia inovasi belum setahun. Kemudian, isian proposal tidak lengkap, isian lengkap tapi jawaban asal, dan terdapat judul sama untuk lebih dari satu proposal,’’ jelasnya. Karena itu, hanya 1.373 proposal inovasi yang memenuhi syarat untuk dinilai dalam tahap desk evaluation.
Banyaknya proposal inovasi tersebut membuat persaingan meraih penghargaan hingga lolos Top 99 dan Top 40 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2017 sangat ketat. Bila merujuk pada kuota penerima penghargaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN-RB 19/2016, tingkat persaingan inovasi kementerian/lembaga terbilang paling ketat.
Untuk meraih posisi Top 99 dan Top 40, setiap inovasi kementerian/lembaga harus menyisihkan hampir 28 inovasi dan hampir 67 inovasi pelayanan publik. Sebaliknya, tingkat persaingan inovasi antar-BUMN/ BUMD terbilang paling rendah karena sedikitnya inovasi yang ikut kompetisi 2017 ( selengkapnya lihat grafis).
Dorongan inovasi lewat Sinovik itu sudah teruji dengan pergantian presiden dan menteri. Kemen PAN-RB konsisten mengadakan Sinovik sejak 2014–2015 (Menteri Azwar Abubakar/Wamen Eko Prasojo, zaman SBY); 2016 ( Yudhi Chrisnandi, era Jokowi); 2017 (Asman Abnur, era Jokowi). (www.jpip.or.id)