Risma Libatkan Pimpinan KPK
Minta Pantau Sidang Putusan Pasar Turi Hari Ini
JAKARTA – Polemik antara pemkot dan pengembang Pasar Turi Baru terus berlanjut. Kemarin (20/3) Wali Kota Tri Rismaharini terbang ke Jakarta untuk menemui para pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia mengundang para komisioner untuk mengawasi jalannya sidang sengketa Pasar Turi dengan Pemkot Surabaya hari ini (21/3).
Undangan tersebut diantar langsung oleh Risma ke gedung Merah Putih KPK. ’’Ini saya antar surat pengawasan sidang Pasar Turi,’’ kata Risma kepada awak media. Rencananya, sidang sengketa Pasar Turi di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya membacakan hasil putusan. Risma berharap KPK mendengarkan putusan yang sudah tiga kali tertunda tersebut. ’’Kami kirim surat (undangan) ke KPK dan Komisi Yudisial untuk bantu awasi sidang Pasar Turi,’’ tegas mantan kepala DKP Pemkot Surabaya tersebut.
Polemik Pasar Turi bergulir di persidangan sejak Juni 2016. Pemkot menggugat PT Gala Bumi Perkasa (GBP) selaku investor pembangunan Pasar Turi. Pemkot meminta pengadilan memutus kontrak pengelolaan Pasar Turi yang selama ini dipegang PT GBP. ’’Khusus soal Pasar Turi, saya tidak mau kirim (undangan) lewat pos,’’ ucap Risma.
Selain masalah Pasar Turi, kedatangan Risma ke KPK terkait dengan sengketa aset yang kini membelit pemkot. Menurut Risma, banyak aset pemkot yang terancam lepas. Nah, ancaman itu disikapi Risma dengan meminta masukan dari KPK. ’’Saya berusaha mempertahankan itu (aset pemkot yang mau lepas, Red),’’ jelasnya.
Aset-aset yang dimaksud, antara lain, Gelora Pantjasila, Waduk Wiyung, dua bidang tanah PDAM, dan Jalan Upa Jiwa. Aset tersebut penting untuk dipertahankan. Sebab, mayoritas berada di kawasan tengah kota yang memiliki nilai jual objek pajak (NJOP) cukup tinggi. ’’Itu peristiwanya sebelum saya jadi wali kota. Kami kalah terus di pengadilan,’’ paparnya.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, pihaknya sudah menerima undangan kerja sama untuk mengawasi jalannya sidang tersebut. Namun, ada beberapa persoalan yang tidak disikapi dengan undangan. Melainkan mesti dilaporkan secara resmi ke KPK. ’’Menurut pemkot, aset tersebut adalah aset pemkot dengan didukung bukti yang ada sejak zaman Belanda,’’ paparnya. (tyo/c15/oni)