Keputusan Lokasi Bandara di Tangan Presiden
TRENGGALEK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek tidak mau menghiraukan kabar bahwa wilayahnya bakal dijadikan lokasi pembangunan bandar udara (bandara). Sebab, hingga kemarin (22/3), belum ada kabar resmi dari pemerintah pusat tentang pergantian lokasi dari semula yang direncanakan di Tulungagung.
Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak menyatakan, pemkab tidak mempersoalkan pembatalan lokasi pembangunan bandara sipil yang semula direncanakan di wilayah Tulungagung. Sebab, ada rencana pembangunan bandara oleh pihak swasta di wilayah Kabupaten Kediri.
Pembangunan bandara tersebut, ucap dia, merupakan wewenang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur ( Jatim) bersama pemerintah pusat. ”Memang di daerah Jawa bagian selatan ini memerlukan bandara. Namun, di mana lokasinya, kami belum tahu secara pasti,” katanya kemarin.
Dia melanjutkan, sebelumnya delapan kepala daerah, baik bupati maupun wali kota di delapan daerah (Trenggalek, Kabupaten Kediri, Tulungagung, Blitar, Ponorogo, Madiun, Pacitan, dan Magetan), sepakat perlu ada bandara untuk meningkatkan taraf ekonomi. Namun, untuk menentukan lokasi, ungkap Emil, kepala daerah di delapan wilayah tersebut sepakat menyerahkannya kepada gubernur Jatim dan presiden.
”Artinya, keputusan lokasi pembangunan bandara masih ada di tangan presiden,” ungkapnya. Setiap lokasi yang terpilih dipastikan punya kelebihan dan kekurangan. Tetapi, yang paling penting adalah masyarakat di wilayah barat daya Jatim dapat menikmati akses udara sehingga mampu menggeliatkan perekonomian.
Selama ini akses menuju bandara bagi masyarakat Trenggalek dan sekitarnya cukup jauh, yaitu di Sidoarjo, Malang, dan Jogjakarta. Rata-rata perjalanan untuk sampai ke lokasi itu membutuhkan waktu lebih dari empat jam.
Dengan demikian, berdasar komitmen bersama, diperlukan ruang udara di selatan Pulau Jawa bagi masyarakat umum karena selama ini hanya dikhususkan untuk militer. Hal tersebut sesuai dengan catatan pembagian atau pengaturan jadwal penerbangan.
Untuk itu, lanjut Emil, kendati ada pembangunan bandara oleh pihak swasta, rencana pemerintah untuk membangunnya kembali tidak akan dihilangkan. Dia akan berkoordinasi dengan gubernur soal masuk tidaknya Trenggalek sebagai lokasi alternatif dengan perubahan lokasi pembangunan yang mempertimbangkan pembangunan bandara di Kabupaten Kediri oleh pihak swasta itu.
”Seumpama terjadi di sini, pasti akan kami siapkan lokasi yang jaraknya dengan bandara di Kediri tidak terlalu dekat. Yang pasti, ini dilakukan untuk peningkatan ekonomi masyarakat,” terang suami Arumi Bachsin tersebut. (jaz/and/c25/diq)