Ongkos Tahun Ini Rp 34,89 Juta
JAKARTA – Biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) reguler 2017 akhirnya ditetapkan. Nilainya Rp 34.890.312 per jamaah. Naik tipis Rp 249 ribu jika dibandingkan dengan BPIH tahun lalu Rp 34.641.312 per jamaah
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid menyatakan, besaran BPIH itu adalah kesepakatan akhir hasil pertemuan komisi VIII dengan Kementerian Agama (Kemenag).
”Pengumuman resminya akan disampaikan menteri agama besok (hari ini, Red),” ujarnya di gedung DPR kemarin (23/3).
Besaran BPIH tersebut adalah angka rata-rata. Besaran final yang harus dibayar calon jamaah haji (CJH) per embarkasi akan ditetapkan melalui keputusan presiden. Menurut Sodik, beberapa faktor yang membuat biaya haji tahun ini hanya naik tipis antara lain adanya tambahan penggunaan hasil pengelolaan dana haji. ”Tahun lalu optimalisasi dana haji yang digunakan Rp 3,94 triliun. Tahun ini Rp 5,48 triliun,” katanya.
Sebagaimana diketahui, dana haji tersebut berasal dari setoran awal CJH. Hingga tahun ini nilainya mencapai Rp 90 triliun. Selama ini dana yang nanti dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) itu diinvestasikan dalam instrumen yang memenuhi kaidah syariah. Misalnya sukuk atau obligasi syariah. Imbal hasil dari investasi itulah yang diakumulasikan dan digunakan setiap tahun untuk membantu pembiayaan layanan jamaah haji.
Sodik menyebutkan, naiknya penggunaan optimalisasi dana haji juga disebabkan bertambahnya jumlah haji reguler. Dari tahun lalu sekitar 154 ribu menjadi 204 ribu orang. Awalnya DPR mengusulkan penggunaan optimalisasi dana haji Rp 5,18 triliun. Namun, Kemenag mengusulkan angka Rp 5,48 triliun. Angka dari Kemenag itulah yang akhirnya disepakati. ”Karena Kemenag ingin meng- upgrade (meningkatkan) layanan haji,” ucapnya.
Antara lain peningkatan kualitas tenda di Armina yang disebutsebut tahan panas. Tenda tahan panas itu penting karena setiap musim haji suhu udara bisa mencapai 50 derajat Celsius. Selain itu, ada penambahan jumlah makan. Tahun ini jamaah mendapatkan makan 25 kali di Makkah dan 18 kali di Madinah. Ada pula peningkatan kualitas pelayanan bus antarkota di Saudi, bus salawat ( feeder selama di Makkah), dan bus menuju kawasan Armina.
Kasubdit Pendaftaran Haji Ditjen PHU Kemenag Noer Alya Fitra mengatakan, setelah ada keputusan resmi besaran BPIH reguler, tahap berikutnya adalah masa pelunasan. ”Rencananya dibuka mulai pertengahan April,” ujarnya.
Nafit, sapaan Noer Alya Fitra, berharap CJH yang masuk kuota berangkat tahun ini bisa segera menyiapkan uang pelunasan. Dengan nominal setoran awal Rp 25 juta, setiap CJH harus menyiapkan uang pelunasan sekitar Rp 10 juta. Dengan begitu, ketika nanti ada penetapan pelunasan, CJH sudah bisa melunasi di bank tempat menyetor uang muka ongkos haji.
Bagaimana pelunasan BPIH khusus 2017? Nafit menerangkan, CJH khusus sudah bisa melakukan pelunasan BPIH pada 29 Maret. Seluruh travel haji khusus diharapkan segera menyampaikan informasi pelunasan kepada CJH khusus yang siap berangkat tahun ini.
Nafit menjelaskan, tahap pertama pelunasan BPIH khusus bakal dibuka cukup lama. Tujuannya ialah memberikan kesempatan kepada CJH khusus untuk menyiapkan uang pelunasan yang nilainya cukup besar. Tahun ini biaya minimal haji khusus dipatok USD 8.000 atau sekitar Rp 106,6 juta per jamaah.
Pengamat haji dari UIN Syarif Hidayatullah Dadi Darmadi menyambut baik penetapan BPIH 2017. Menurut dia, masa pene- tapan yang sesuai target itu diharapkan tidak mengganggu persiapan teknis lain sampai misi pemberangkatan haji dimulai nanti. ”Semoga semua sesuai jadwal,” katanya.
Dadi berharap pemerintah juga bisa transparan dalam memanfaatkan uang hasil pengelolaan dana haji. Misalnya dengan menyampaikan berapa besar dana yang terkumpul setiap tahun, besaran imbal hasil pengelolaan, serta pemanfaatannya. ”Makin banyak jamaah yang antre, makin besar dana haji,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menuturkan, Indonesia harus progresif dalam mengelola haji. Menurut dia, Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz sudah datang ke Indonesia. Saudi mengajak Indonesia lebih progresif dalam pengelolaan haji dan umrah. ”Kalau tidak progresif, kita akan tertinggal,” ujarnya.
Khusus untuk dana haji, Fahri mengatakan bahwa pengelolaannya harus optimal. Dengan dana sekitar Rp 90 triliun, pemerintah semestinya bisa memikirkan rencana membangun hotel atau penginapan di Makkah dan Madinah. Sehingga bisa dimanfaatkan jamaah haji maupun umrah setiap tahun. ”Negara lain sudah banyak yang bangun hotel di sana, kita satu pun tak punya,” kata dia.
Selain hotel, lanjut Fahri, pemerintah bisa mempertimbangkan rencana membangun rumah sakit di Saudi. Sebab, fasilitas kesehatan menjadi kebutuhan mutlak para jamaah haji dan umrah di sana. ”Kalau pemerintah bisa membangun rumah sakit di Jakarta, mestinya bisa juga membangun di Saudi.” (wan/lum/c9/owi)