Dalami Aliran Dana Pungli
Penyidik Polresta Panggil Saksi Ahli
SIDOARJO – Kasus operasi tangkap tangan (OTT) pungli yang menyeret sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) menuntut pemkab untuk mengambil sejumlah langkah khusus. Jika tidak, jumlah PNS yang terjaring OTT bukan tidak mungkin terus bertambah.
Sejauh ini tercatat ada lima PNS yang masuk bui karena OTT. Mereka dijebloskan ke tahanan karena kasus pungli. Tiga di antaranya berasal dari UPT Pasar Porong Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sidoarjo, seorang dari Kecamatan Gedangan, serta seorang lainnya dari dinas lingkungan hidup dan kebersihan (DLKH).
Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin menyatakan, pihaknya segera mengevaluasi kinerja disperindag. Tujuannya, menertibkan data pelayanan pasar yang hingga kini belum rapi. ’’Perlu ada database yang jelas tentang perpasaran,’’ ujarnya.
Tentu bukan hanya disperindag yang jadi perhatian pemkab saat ini. Tetapi juga dinas lain yang banyak bersinggungan dengan pungutan retribusi di lapangan. Nur meminta dinas-dinas bersangkutan untuk taat pada aturan dan menjalankan tugasnya dengan disiplin. Sesuatu yang dilakukan di luar aturan pasti bermasalah
Dia menjelaskan, peran orang tua sangat besar pada program Save Our Student (SOS) yang tengah digalakkan. Dengan bersikap tegas menolak permintaan anak-anak yang masih kecil yang ingin membawa motor ke sekolah, potensi timbulnya kecelakaan pun lebih kecil. ”Berikan transportasi yang lebih layak,” ucapnya.
Toni menyatakan, motor bukanlah moda transportasi yang cocok bagi anak di bawah umur. Sebab, mereka belum memiliki surat izin mengemudi (SIM). Emosi anak-anak juga belum stabil. Karena itu, mereka belum sepenuhnya bisa mengambil keputusan dengan tepat. ”Lebih aman membawa sepeda angin ke sekolah,” tuturnya.
Menurut dia, sepanjang Januari– Maret tahun ini, tercatat ada 394 kecelakaan lalu lintas di Kota Delta. Nah, 90 kejadian di antaranya melibatkan pelajar di bawah umur. ”Macam-macam penyebabnya. Misalnya, kurang memastikan kondisi aman saat akan mendahului dan tidak menjaga jarak aman,” jelasnya.
Mantan Kanitlantas Polsek Waru tersebut mengungkapkan, pelajar bermotor ditertibkan sejak jauh-jauh hari. Upaya itu bertujuan menekan tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak-anak di bawah umur. ”Pelaksanaan program SOS tidak akan berhasil hanya dengan upaya polisi. Yang terpenting adalah kesadaran orang tua dan anaknya,” tegasnya.
Toni optimistis pola pikir masyarakat bisa berubah. Yang semula cenderung melanggar menjadi patuh dan taat tertib lalu lintas. ”Kami tidak akan berhenti mengajak pihak terkait untuk bersamasama menyelamatkan pelajar. Mereka adalah generasi penerus bangsa,” ungkap perwira polisi dengan tiga balok di pundak itu.
Sebagaimana diberitakan, kecelakaan maut yang melibatkan anak di bawah umur kembali terjadi. Minggu pagi itu, adik-kakak putri Bambang tersebut hendak membeli roti. Mereka mengendarai motor Yamaha Mio bernopol L 2163 WW. Tias diboncengkan kakaknya di depan. Kejadian itu juga diketahui orang tuanya.
Di tengah perjalanan, persisnya di Jalan Dusun Kaliampoh, Kalipecabean, motor yang ditumpangi keduanya menghantam truk bernopol S 8187 JC. Saat itu, truk tersebut sedang parkir. Benturan keras membuat setang motor tertekuk ke belakang. Tias yang berada tepat di belakangnya tewas seketika di lokasi kejadian.
Kejadian itu mengingatkan publik pada kecelakaan di Jalan Raya Dungus, Sukodono, akhir tahun lalu. Saat itu, kecelakaan merenggut nyawa dua siswi SMP yang berboncengan dengan motor Honda Beat bernopol W 2595 W. Keduanya adalah Rediva Ayunda Bimasari dan Yeni Wahyu. Masing-masing masih berusia 13 tahun. (edi/c16/hud)