Khuluq Cs Yakin Bebas

GRESIK – Vonis bagi tiga terdakwa yang terjerat kasus korupsi jasa retribusi sewa sebagian lahan perairan Gresik tinggal menghitung hari. Selasa mendatang (11/4) majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya membacakan vonis bagi mantan Sekda Gresik Husnul Khuluq. Juga, dua terdakwa lain yang merupakan mantan pejabat Smelting, Syaiful Bahri dan Dukut Imam Widodo.

Menghadapi vonis tersebut, Hadi Mulyo Utomo, kuasa hukum Khuluq, menuturkan bahwa kliennya sudah siap secara psikologis. ”Bapak dan keluarga sudah siap mendengarkan kemungkinan terbaik sampai kemungkinan terburuk sekalipun,” paparnya. Kemungkinan terbaik adalah terkabulnya permintaan lepas atau bebas terhadap Khuluq. ”Saya yakin kesempatan untuk diputus lepas atau bebas terbuka lebar,” lanjutnya.

Sebab, unsur merugikan negara dalam dakwaan dan tuntutan jaksa tidak terbukti dalam persidangan. Hadi menyebutkan, sisa uang pembayaran retribusi yang dipermasalahkan sebagai kerugian negara nyatanya sudah pernah dikembalikan ke kas daerah. Namun, dua kali pula ditolak.

Kesiapan menghadapi tuntutan tersebut juga disampaikan Sudiman Sidabukke, kuasa hukum Dukut Imam Widodo. ” Nggak ada persiapan apa pun. Kami yakin pemda tidak dirugikan. Menurutku bisa bebas karena memang tidak terbukti ada korupsi atau kerugian negara,” ungkapnya. Dia menegaskan, audit BPK tidak pernah menyebutkan bahwa ada indikasi kerugian negara dalam perjanjian sewa perairan yang dilakukan Smelting dan Pemda Gresik.

Sementara itu, Humas Kejari Gresik Lutchas Rochman mengungkapkan, pihaknya tetap berpandangan bahwa ada kerugian negara dalam pembayaran sewa retribusi tersebut. Sebab, uang yang dibayarkan melebihi aturan Perda No 9/2002. Berdasar perda itu, dana sewa dihitung Rp 300 per meter. Namun, yang dibayarkan justru melebihi aturan tersebut. Yakni, Rp 500 per meter.

”Kerugiuan negara yang dimaksud jaksa adalah sisa uang sewa yang seharusnya masuk ke kas daerah malah masuk ke rekening pribadi yang bukan merupakan rekening kas daerah,” paparnya.