Untuk Apa Setwan Beli 600 Kok?
Anggaran DPRD Jatim Dipertanyakan
SURABAYA – Kampanye penghematan dan efisiensi penggunaan APBD yang didengungkan pemerintah belum sepenuhnya terealisasi di Jatim. Buktinya adalah komposisi APBD Jatim tahun ini. Masih banyak ditemukan anggaran yang bernuansa pemborosan.
Di DPRD Jatim, misalnya. Jawa Pos menemukan data tentang anggaran yang aneh-aneh itu. ”Sekilas, komposisi anggarannya sudah sesuai. Namun, jika diteliti lebih detail, banyak anggaran yang aneh,” kata Wakil Ketua PP Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia NU (Lakpesdam) Abdul Quddus Salam. Dia memang memelototi perincian anggaran di lingkungan pemprov, termasuk sekretariat dewan (setwan). Dalam dokumen anggaran setwan, terdapat cukup banyak pos belanja yang dikritisi. Salah satunya adalah anggaran yang nilainya terlalu besar. ”Sebab, kebutuhan aslinya tidak sampai itu,” ujarnya.
Dia mencontohkan dana untuk pengadaan aki kendaraan operasional maupun kendaraan dinas di lingkungan dewan. Ternyata, harga setiap aki diplafon minimal Rp 1,5 juta. Padahal, di pasaran, harga aki dengan kualitas di atas rata-rata tidak sampai Rp 1 juta.
Selain itu, cukup banyak kebutuhan be- lanja yang kuantitasnya melebihi kebutuhan. Misalnya, anggaran untuk membeli shuttlecock (kok) guna keperluan olahraga bulu tangkis di dewan. Dalam setahun, setwan mengalokasikan dana untuk pembelian 50 dus shuttlecock. Jika rata-rata satu dus shuttlecock berisi 12 buah, jumlah yang dibeli untuk penghuni gedung Indrapura mencapai 600 buah. ”Memangnya di DPRD Jatim ada atlet bulu tangkis? Untuk apa setwan beli 600 kok? Di sana kan jarang ada kegiatan bulu tangkis,” tandasnya.
Selain itu, ada alokasi anggaran yang terkesan janggal. Dia mencontohkan anggaran untuk instalasi komputer dengan platform Windows XP. ”Padahal, saat ini mayoritas komputer memakai versi di atasnya. Apalagi, dewan kerap membeli CPU baru,” ungkapnya. Berdasar temuan-temuan itu, muncul indikasi pemborosan. ”Selama ada goodwill, sebenarnya belanja daerah di APBD masih bisa ditekan lagi,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Jatim Ahmad Jailani menyebutkan bahwa penganggaran seluruh belanja di APBD sudah sesuai dengan peruntukan. Selain mengacu pada rencana kebutuhan, penyusunan anggaran berpatokan pada efektivitas dan efisiensi. ”Seluruh anggaran belanja itu sudah melalui evaluasi,” ujarnya.
Dia menjelaskan, sebelum anggaran belanja disusun, pihaknya membentuk tim inventarisasi kebutuhan. ”Tujuannya, mengetahui secara detail apa yang jadi kebutuhan dan berapa jumlahnya,” jelasnya.
Menurut Jailani, tidak tertutup kemungkinan, ada indikasi pemborosan. Hanya, jika hal itu terjadi, realisasinya pasti akan di- pending. ”Sisanya dimasukkan dalam sisa lebih penggunaan anggaran (silpa, Red),” kilahnya. (ris/c16/oni)