Apindo Sebut Terpengaruh UMK

SIDOARJO – Tingginya upah minimum kabupaten (UMK) berdampak pada dunia industri di Kota Delta. Dari catatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sidoarjo, saat ini sekitar 10 persen pengusaha memindahkan lokasi perusahaannya. Mereka memilih mengembangkan usaha di daerah dengan UMK rendah.

Menurut Ketua Apindo Sidoarjo Sukiyanto, mayoritas perusahaan yang pindah itu adalah pabrik padat karya. Yakni, perusahaan dengan jumlah karyawan yang sangat banyak. Mereka terpaksa pindah karena tidak sanggup menanggung beban gaji karyawan. Apalagi, setiap tahun selalu ada kenaikan UMK. ”Mereka mencari daerah yang upahnya masih rendah,” katanya.

Sukiyanto menyadari, Sidoarjo merupakan salah satu kawasan yang berada dalam ”ring pertama” kawasan industri setelah Surabaya dan Gresik. Lebih dari 200 perusahaan menanamkan modal

Pertimbangannya adalah berdekatan dengan Kota Surabaya.

Faktor lain migrasi perusahaan itu adalah makin sempitnya wilayah Sidoarjo. Total luas lahan Kota Delta hanya 72 ribu hektare. Di lain pihak, saat ini penambahan jumlah perumahan di Sidoarjo makin lama makin pesat. Alhasil, lahan yang tersisa kian terbatas. Keterbatasan lahan tersebut membuat harga tanah melambung. Melihat fakta itu, pegusaha akhirnya memilih mengembangkan pabrik di luar Sidoarjo.

Meski banyak perusahaan yang hengkang dari Sidoarjo, kondisi tersebut tidak terlalu berdampak signifikan. Sukiyanto mengaku, kondisi itu tertutupi dengan masuknya investasi baru. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Basis teknologi pabrik-pabrik baru tersebut sudah modern. Banyak tenaga manusia yang digantikan dengan mesin. ”Jadi, tidak membutuhkan banyak tenaga kerja,” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemkab Sidoarjo Reddy Kusuma menyatakan, pihaknya belum mendengar banyaknya perusahaan yang pindah dari Sidoarjo. Namun, dia berjanji mengecek kabar tersebut. ”Kami akan pantau di lapangan,” ucapnya.

Reddy menambahkan, kabar hengkangnya sejumlah perusahaan itu tidak akan berpengaruh pada nilai investasi di Sidoarjo. Dari data yang dihimpun hingga akhir Februari lalu, jumlah investasi yang masuk ke Sidoarjo sekitar Rp 2 triliun. ”Jadi, belum ada pengaruh,” katanya.

Soal tingginya UMK pada keberlangsungan pengusaha, Reddy menjelaskan, pemkab akan menelaah dampak tersebut. Yang jelas, pembahasan UMK itu melalui proses panjang dan yang menetapkan adalah gubernur. ”Kami akan pelajari dulu,” terang pria yang sebelumnya menjabat sekretaris Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Sidoarjo tersebut. (aph/c25/hud)