Developer Komit Bantu
DIRJEN Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin cukup yakin bahwa Program Sejuta Rumah tahun ini bisa terealisasi. Keyakinan Syarif itu bukan tanpa dasar. Dia mengatakan, tren pembangunan rumah subdisi untuk MBR sedang meningkat
Menurut dia, di antara developer yang biasa membangun rumah kelas menengah ke atas pun, banyak yang memutuskan untuk turun gunung dengan ikut membantu mewujudkan program pemerintah itu.
”REI sudah announce akan full membantu dan membangun rumah murah. Target mereka 205 ribu rumah MBR,” katanya kepada Jawa Pos saat ditemui di ruang kerjanya Rabu lalu (12/4). Asosiasi lain yang memang berfokus membangun rumah murah akan kembali meningkatkan suplai. Syarif mengatakan, Apersi dan Apernas sudah menunjukkan keseriusan. Apersi pimpinan Junaedi Abdillah bahkan sudah mengutarakan rencananya untuk membangun 120 ribu rumah saat menghadap Wakil Presiden Jusuf Kalla ( JK). ”Sementara itu, Apersi pimpinan Anton Santoso berkomitmen akan bangun 100 ribu rumah lagi,” katanya.
Makin banyaknya developer yang terlibat dalam program tersebut, lanjut dia, disebabkan sedang lesunya pasar rumah kelas menengah ke atas. Di sisi lain, permintaan terhadap rumah MBR terus meningkat. Hal ter- sebut sejalan dengan fokus pemerintah yang menargetkan 700 ribu rumah MBR dan 300 ribu rumah lain terbangun dalam program Program Sejuta Rumah.
Dengan bergeliatnya pembangunan rumah MBR, Syarif berharap backlog semakin berkurang. ”Sekarang kan backlog rumah 11,4 juta. Sebanyak 80 persennya itu MBR,” ujar Syarif.
Hal senada dilontarkan Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo. Dia yakin bahwa program pemerintah tersebut bisa berjalan sesuai rencana. ” Tahun ini bisa lah terealisasi 85 persen. Berharap kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah berjalan lancar,” ujar Eddy.
Eddy menekankan bahwa pemda harus lebih merapatkan koordinasi dengan pemerintah pusat. Dengan begitu, hambatan di daerah dapat langsung diselesaikan. ”Selama ini, dari daerah tidak cerita kalau ada hambatan atau aturan yang berubah. Jadi, developer yang masuk kerap terbentur perbedaan kebijakan antara pusat dan daerah,” tutur Eddy.
Mengenai praktik di lapangan, Eddy juga mengakui bahwa pengajuan KPR calon pembeli yang sering ditolak menjadi kendala pergerakan rumah MBR. ”Secara garis besar, itu sih masalahnya. Masalah ke atas adalah perizinan dengan pemerintah, sementara masalah ke bawah adalah pengajuan KPR calon pembeli,” tambah Eddy.
Dari pandangan developer yang membangun rumah murah, proyek rumah MBR justru melambat. Hal tersebut begitu terasa pada kuartal pertama 2017. Yusuf Supriyadi, direktur utama PT Nazar Bahana Persada, mengungkapkan, ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Salah satunya terkait dengan pengurusan sertifikat di BPN, yakni prosedur yang masih berbelit. Lalu perizinan di level provinsi dan kabupaten atau daerah yang cukup sulit. Yang terakhir adalah tariftarif di luar aturan yang seharusnya. Misalnya penetapan biaya amdal dan biaya notaris yang dianggap developer sering kali di luar aturan.
”Kalau masalah-masalah tersebut masih berlangsung, progres MBR tak kunjung membaik. Target 100 ribu rumah MBR sampai akhir tahun 2017 rasanya susah dicapai,” kata Yusuf. Dia menyatakan, asosiasi notaris atau yang terkait harus membuat aturan internal yang tegas bahwa biaya notaris hanya 1 persen dari nilai total transaksi. ”Jika ada oknum yang nakal, harus berani ditindak tegas,” bebernya.
Di lapangan, realisasi rumah MBR juga menemui kendala. Misalnya, rumah tak kunjung direalisasi, sedangkan pembeli sudah membayar down payment (DP). Yusuf menjelaskan, umumnya ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Misalnya, pembeli tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehingga pencairan kredit tak kunjung di- acc oleh perbankan ketika validasi.
”Kalau memang serius ingin menyukseskan rumah MBR, pemerintah perlu mengimbau masyarakat tak memanfaatkan kredit perbankan untuk kebutuhan konsumtif, tapi kebutuhan pokok dan produktif seperti rumah. Sebab, saat BI checking, banyak calon pembeli yang kedapatan masih mengkredit barang-barang elektronik dan lain sebagainya,” urainya.
Namun, selama ini pemerintah memberikan cukup banyak support supaya program rumah MBR berjalan lancar. ” Ya support pemerintah sudah bagus, seperti upaya pemangkasan prosedur perizinan,” pungkasnya. (and/agf/c11/oki)