Rahasiakan Strategi Pemeriksaan Setnov

Usut Kasus Korupsi E-KTP

JAKARTA – Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) bepergian ke luar negeri pekan lalu menjadi langkah penting mengurai kasus megakorupsi e-KTP. Namun, hingga kini KPK masih merahasiakan strategi pemeriksaan Setnov.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah pun masih menutup rapat agenda pemeriksaan Setnov. Dia hanya menyatakan, status cegah untuk Setnov diperlukan agar ketua umum Partai Golkar itu tetap berada di dalam negeri jika se- waktu-waktu dibutuhkan untuk dimintai keterangan. ”Dalam status sebagai saksi untuk tersangka Andi Narogong,” ujarnya kemarin (16/4).

Mengacu pemeriksaan pekan lalu, mayoritas saksi yang diperiksa penyidik KPK masih berasal dari kalangan pengusaha swasta, kerabat Andi, serta pejabat/ mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT).

Saksi kerabat Andi dimintai keterangan seputar aset-aset Andi yang diduga berada dalam penguasaan istrinya, Inayah. Sejauh ini puluhan saksi sudah diperiksa KPK untuk Andi. Di antara mereka ada nama-nama yang sudah tidak asing. Salah satunya adik kandung Andi, Vidi Gunawan. Sementara itu, saksi penting yang dicegah ke LN, yakni Setnov, Inayah, dan Raden Gede, belum diperiksa.

Setnov kali terakhir diperiksa KPK terkait kasus e-KTP pada awal Januari lalu. Perannya yang begitu sentral dalam megakorupsi proyek senilai Rp 5,9 triliun itu menjadi pintu masuk KPK untuk menggali keterangan dari politikus senior Partai Golkar tersebut. ”KPK seperti menggunakan strategi makan bubur dalam kasus e-KTP. Membidik yang di pinggir dulu, baru ke tokoh sentralnya,” ujar aktivis Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar.

Menurut Erwin, KPK seolah berputar pelan-pelan untuk mengungkap aktor intelektual kasus e-KTP. Strategi itulah yang membedakan perkara e-KTP dengan yang lain. Hal tersebut tentu saja membuat publik geregetan. Sebab, nama Setnov sudah disebut dari awal dalam kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun tersebut. ”Tentu ini agak ganjil,” ungkapnya.

Di tempat terpisah, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham menegaskan bahwa status cegah terhadap Setnov selaku Ketum Golkar tidak memengaruhi soliditas internal partai beringin. Idrus mengungkapkan, kekuatan Golkar tetap solid karena tidak bergantung pada figur. ”Kekuatan Golkar ada pada sistem. Karena itu, kami siap menghadapi momentum-momentum politik ke depan,” katanya. (tyo/bay/c10/owi)