Kampung Siaga Bencana Minim
JAKARTA – Penanganan bencana masih menjadi masalah besar yang dihadapi pemerintah. Pengetahuan masyarakat yang rendah akan tanda-tanda bahaya dan penanganannya membuat korban jiwa sulit diminimalkan. Menghadapi kondisi itu, pemerintah berencana menggenjot penambahan kampung siaga bencana (KSB).
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Hikmat menyampaikan, pembentukan KSB perlu untuk daerah-daerah rawan bencana. Dengan dibentuknya KSB, masyarakat bisa lebih siap dalam menghadapi ancaman yang ada.
”Tentu kewaspadaan berlaku untuk seluruh masyarakat. Namun, bagi mereka yang berisiko tinggi, ini perlu disiapkan,” ujarnya kepada
kemarin. Harry menjelaskan konsep KSB. Yakni, melatih masyarakat yang tinggal di daerah rawan untuk paham tentang tanggap bencana. Baik tata cara evakuasi diri sendiri maupun masyarakat sekitar. Apalagi, daerah-daerah yang pernah mengalami bencana sangat rawan untuk kembali diterjang bencana yang sama. Dengan konsep itu, korban bisa diminimalkan.
”Nanti, bagaimana masyarakat bisa tahu kondisi-kondisi genting, tata cara penyelamatan, membuat jalur evakuasi, hingga menyiapkan lumbung sosial untuk antisipasi,” tuturnya.
Saat ini, pihaknya sudah membentuk 456 KSB di seluruh Indonesia. Rencananya, jumlah itu terus dikembangkan hingga mencapai 1.000 KSB secara bertahap. Pada 2017, pemerintah berencana membangun 100 KSB baru. Di antaranya terdapat di Aceh dan Jawa Timur.
Seperti diketahui, dua provinsi itu begitu lekat dengan bencana. Pada awal April, telah terjadi bencana longsor di Ponorogo, Jawa Timur, yang menelan 28 korban jiwa. Aceh juga tak luput dari bencana. Beberapa waktu lalu terjadi banjir bandang di Aceh Tenggara, setelah di pengujung 2016 Pidie Jaya digoyang gempa yang mengakibatkan lebih dari 102 korban jiwa.
Pihaknya kini melakukan pemetaan untuk menentukan wilayah-wilayah prioritas pembentukan KSB. ” Tahun ini, rencananya, dialokasikan 10 KSB di Aceh dan 15 di Jatim. Kami prioritaskan yang rawan bencana. Kalau di Jatim seperti Ponorogo, Pasuruan, Sampang, Trenggalek, dan Kediri,” ungkapnya.
Harry berharap, selain dari pemerintah pusat, ada gerakan yang sama dari pemerintah daerah. Sebab, biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan KSB tidaklah sedikit. Menurut dia, untuk setiap pembentukan KSB, dialokasikan dana Rp 109 juta. Anggaran tersebut digunakan untuk menyiapkan lapangan, pelatihan pengurus, simulasi penanganan bencana, dan gudang logistik lokal. (mia/c11/ang)
Tentu kewaspadaan berlaku untuk seluruh masyarakat. Namun, bagi mereka yang berisiko tinggi, ini perlu disiapkan.” HARRY HIKMAT Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos