Pemkab Ancam Evaluasi Kinerja OPD
Panggil Dinas-Dinas yang Minim Serapan Anggaran
SIDOARJO – Pemkab berupaya meningkatkan serapan anggaran. Sekretaris Daerah (Sekda) Djoko Sartono bakal memanggil sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang serapan anggarannya masih minim. Pemanggilan itu bertujuan mencari solusi persoalan tersebut.
Djoko menuturkan, minimnya serapan anggaran itu harus segera dibenahi. Sebab, jika terus dibiarkan, masalah tersebut bisa berdampak pada sejumlah program kerja yang sudah digagas dinas. ”Harus ada solusinya,” katanya kemarin.
Pejabat asal Ponorogo itu belum mengetahui secara pasti penyebab minimnya serapan anggaran tersebut. Djoko menyatakan, bisa jadi sejumlah program dinas masih berada dalam tahap lelang. Jadi, belum ada anggaran yang terpakai.
Namun, dia enggan terus berandai-andai. Pria 60 tahun itu berjanji segera memanggil OPD yang serapan anggarannya jeblok. Dalam pertemuan tersebut, setiap dinas akan ditanyai alasan mengapa belum melakukan penyerapan anggaran. ”Besok (hari ini) kami rapatkan,” ucapnya.
Keprihatinan juga disampaikan Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin. Menurut dia, kecilnya serapan anggaran harus segera mendapat perhatian. Jangan sampai kondisi itu dibiarkan berlarut-larut.
Nur menyebutkan, ada dua penyebab mengapa sejumlah dinas tidak menyerap anggaran. Pertama, perombakan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menjadi OPD awal tahun lalu. Dalam perubahan tersebut, ada sejumlah dinas yang dilebur menjadi satu. Ada pula dinas-dinas yang baru dibentuk. ’’Jadi, butuh penyesuaian kerja,” tuturnya.
Politikus PKB itu menjelaskan, jika pemicunya adalah perubahan OPD, pemkab masih bisa menoleransi. Sebab, kepala dinas yang baru masih beradaptasi. Terkait solusinya, harus ada pembahasan perubahan anggaran keuangan (PAK). ”Dalam PAK, nanti anggaran yang tidak terserap dialihkan ke program lain,” terangnya.
Namun, jika penyebabnya di luar pembentukan OPD, pemkab harus segera bertindak dengan mengevaluasi seluruh dinas. Tujuannya, kinerja dinas-dinas ke depan lebih baik. ”Tidak bisa dibiarkan. Harus ada evaluasi kinerja OPD,” ujarnya.
Pria asal Waru tersebut melanjutkan, idealnya, setiap OPD melakukan perencanaan kegiatan setahun ke depan sebelum APBD ditetapkan. Misalnya, program fisik disiapkan lebih dulu. Selain itu, menetapkan kegiatan mana saja yang bakal dilelang. Jadi, setelah evaluasi APBD dari gubernur turun, dinas sudah bisa melakukan lelang.
Sementara itu, Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan menyatakan, minimnya serapan anggaran pemkab dipicu perubahan OPD. Sejumlah dinas masih membutuhkan waktu untuk penyesuaian.
Terkait wacana evaluasi kinerja, Wawan menyebutkan bahwa rencana tersebut belum dibutuhkan. Pihaknya meminta pemkab memberikan toleransi. OPD baru membuat kinerja dinas belum maksimal. ” Terlalu dini kalau evaluasi kinerja OPD,” katanya. ( aph/c18/dio)