Pemkab Masih Kurang 450 Perangkat Desa
GRESIK – Pelayanan terhadap masyarakat menuntut jumlah aparatur pemerintah yang cukup. Kurangnya perangkat desa kerap dikeluhkan. Aturan belum membolehkan pemkab mengangkat perangkat baru.
Berdasar informasi, Pemkab Gresik masih kekurangan 450 tenaga aparatur desa. Jabatan yang lowong bermacam-macam. Selain sekretaris desa (Sekdes), banyak kampung yang tak memiliki kepala dusun (Kasun) atau kepala urusan (Kaur).
’’Untuk pengangkatan, perlu aturan. Masih menunggu peraturan bupati (perbup) baru,’’ ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tursilowanto Hariogi kemarin (16/7).
Dia menyatakan, perbup sudah masuk ke Bagian Hukum Pemkab Gresik. Hingga kini, sejumlah revisi belum tuntas. Jika dibandingkan dengan perbup sebelumnya, ada sejumlah perubahan poin. Salah satunya terkait syarat pendidikan. Menurut putusan MK, perangkat desa harus berijazah SMA. Dokumen bukti lulus SMP sudah tidak berlaku.
Dalam perbup baru, perubahan lain terjadi pada struktur. Jumlah Kaur berubah menjadi tiga. Pemkab menggagas masuknya Kaur perencanaan pembangunan untuk kemajuan desa.
’’Jabatan Kasi trantib juga diubah. Nanti, diganti pelayanan,’’ kata Tursilowanto. Dia menjelaskan, tidak semua poin identik dengan ketentuan pemerintah pusat. Misalnya, terkait status kependudukan calon perangkat. Pemkab Gresik mengutamakan putra daerah asli. ’’Kalau aturan MA, hanya WNI. Sifatnya umum dan warga mana pun,’’ imbuhnya.
Dia tak menampik bahwa kurangnya perangkat selama ini menjadi sumber keluhan masyarakat. Pelayanan terganggu gara-gara jumlah SDM yang kurang.
Kapan pengangkatan bisa dilakukan? Jadwalnya memang belum bisa dipastikan. Perekrutan bergantung pada tuntasnya perbup. Tursilowanto ingin aturan cepat tuntas. Dia berharap semua kekosongan perangkat terpenuhi pertengahan tahun ini.
Keluhan warga soal kurangnya perangkat juga diterima Ketua Komisi II DPRD Gresik M. Subkhi saat kunjungan ke Bawean. Dia mencatat, ada 75 jabatan perangkat yang lowong di Kecamatan Sangkapura. Bahkan, terdapat satu desa yang hanya memiliki dua perangkat. Jadi, pelayanan kepada masyarakat sangat terganggu. (hen/c18/roz)