Defisit Anggaran Kuartal I Capai Rp 104,9 T
JAKARTA – Pemerintah menekan defisit anggaran di periode kuartal pertama tahun ini. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menuturkan, hingga 31 Maret realisasi defisit anggaran mencapai Rp 104,9 triliun.
Defisit tersebut setara dengan 0,77 persen PDB atau lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun lalu. Penerimaan negara mencapai Rp 295,1 triliun atau 16,9 persen dari target APBN. Capaian tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 247,5 triliun.
Jumlah penerimaan tersebut bersumber dari, antara lain, penerimaan perpajakan sebesar Rp 237,7 triliun atau 15,9 persen dari target. Kemudian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 57,4 triliun atau 22,9 persen dari target. ”Penerimaan perpajakan ini lebih tinggi dari tahun lalu sebesar Rp 204,5 triliun atau 13,3 persen dari target. PNBP juga lebih tinggi dari tahun lalu Rp 42,9 triliun,” kata Sri Mulyani di Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Jakarta, kemarin (17/4).
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut menegaskan bahwa pemerintah akan memanfaatkan momentum membaiknya capaian penerimaan perpajakan. Dengan begitu, diharapkan target pendapatan yang ditetapkan dalam APBN bisa tercapai hingga akhir tahun.
Pemerintah juga berupaya menghitung penghematan belanja barang dan biaya operasional kementerian/lembaga (K/L) dalam APBN. ”Kami akan terus mengupayakan pendanaan dari APBN agar tetap bisa dijalankan dengan tetap menjaga rambu kehati-hatian,” imbuhnya.
Dia melanjutkan, penyerapan belanja negara hingga akhir Maret 2017 telah mencapai Rp 400 triliun atau 19,2 persen dari pagu. Jumlah tersebut lebih tinggi daripada pencairan pada periode yang sama tahun lalu Rp 390,9 triliun.
Realisasi belanja negara tersebut, antara lain, berasal dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 92,4 triliun atau 12,1 persen dari pagu. Kemudian belanja non kementerian/lembaga Rp 112 triliun atau 20,4 persen dari pagu.
Realisasi belanja kementerian/ lembaga lebih tinggi daripada tahun lalu yang mencapai Rp 82,7 triliun. Untuk belanja non kementerian/lembaga, realisasi juga lebih tinggi daripada tahun lalu yang mencapai Rp 110 triliun.
Adapun realisasi transfer ke daerah dan dana desa telah mencapai Rp 195,2 triliun atau 25,5 persen. Jumlah tersebut hampir sama dengan capaian periode akhir Maret 2016. (dee/c11/sof)