ATURAN DIUBAH DI DETIK TERAKHIR

ISTANBUL – Keinginan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar terkabul. Hasil referendum menunjukkan, 51,41 persen penduduk yang memberikan hak suaranya pada Minggu (16/4) mendukung amandemen konstitusi. Sebanyak 48,59 persen sisanya menolak. Dengan kemenangan itu, Turki yang sebelumnya menganut sistem pemerintahan parlementer berubah menjadi presidensial.

”Tuhan berkehendak. Hasil itu akan menjadi awal era baru bagi negara kami,” ujar Erdogan setelah penghitungan suara mencapai 99,97 persen pada Minggu malam. Angka kehadiran penduduk dalam pemungutan suara kali ini terbilang sangat tinggi, yaitu 85 persen. Pemilu presiden digelar pada 2019. Begitu pula dengan pembubaran kantor perdana menteri. Suami Emine tersebut diperkirakanakan terpilih menjadi presiden selama dua periode. Artinya, diaia akan tetap memimpin Turki hingga 2029.

Cezar Florin Preda, kepala delegasi Majelis Parlemen Dewan Eropa yang memonitor referendum di Turki, kemarin (17/4) membuat komentar yang mengejutkan. Menurut dia, pemungutan suara di Turki masih berada di bawah standar. Salah satu penyebabnya adalah pertandingan yang tidak seimbang antara kubu Yes dan No. Kampanye dan berbagai fasilitas lain yang dimiliki kubu pendukung Erdogan tidak dimiliki oposisi. Selain itu, edukasi masyara

kat terhadap materi perubahan dalam konstitusi sangat rendah.

Tidak hanya itu, aturan penghitungan suara juga diubah pada detik-detik terakhir. Awalnya, surat suara tanpa stempel resmi dilarang dihitung. Namun, sesaat sebelum penghitungandilakukan,keputusan tersebut diubah. Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) dan Dewan Eropa merilis laporan tentang referendum di Turki delapan minggu mendatang.

Pernyataan dari Preda itu menjadi angin segar bagi oposisi. Sebab, sehari sebelumnya, mereka meminta penghitungan suara diulang. Perbedaan perolehan suara yang begitu tipis, yakni 2,82 persen, membuat kubu oposisi merasa dicurangi. Republican People’s Party (CHP) dan Peoples’ Democratic Party (HDP) menyatakan bahwa mereka bakal mengajukan bandingbandin ke Pengadilanadilan HAM Eropa agarag sebagian besar balot suarasuar dihitung ulang. (AFP/ReuReuters/CNN/ sha/c16/any)