Jawa Pos

DPR Minta Lagi Paspor Diplomatik

-

JAKARTA – Komisi I DPR kembali minta paspor diplomatik kepada Kemenlu. Anggota Komisi I Evita Nursanty menyampaik­an hal tersebut dalam rapat evaluasi kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) kemarin (17/4). ”Kita selalu diminta untuk total diplomacy. Kenapa DPR enggak (diberi paspor, Red) diplomatik,” ucap politikus PDIP itu.

Evita mengaku kerap mendapat kesulitan saat melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Dia menceritak­an pengalaman­nya saat berkunjung ke Brasil. Berdasar informasi yang diterimany­a, para pemegang paspor biru atau paspor dinas bisa masuk negara tersebut tanpa visa. Ternyata, saat tiba di bandara, Evita sempat ditolak petugas. Dia dan beberapa anggota DPR lainnya digiring ke sebuah ruangan untuk mengurus keimigrasi­an. ”Mereka hanya kenal paspor diplomatik dan paspor biasa. Tidak kenal paspor dinas,” ungkapnya.

Menanggapi permintaan komisi I, Dirjen Protokol dan Konsuler Andri Hadi menyatakan, pihaknya masih belum membicarak­an hal tersebut. Menurut dia, belum ada perubahan kebijakan mengenai paspor untuk anggota DPR. ”Posisi masih sama dengan dulu,” katanya.

Mengenai masalah diskrimina­si yang dialami anggota DPR saat mengunakan paspor dinas, Andri mengatakan, pihaknya sudah melakukan sosialisas­i ke semua negara yang punya MoU dengan Indonesia. Sejauh ini, sudah ada 93 negara yang meneken MoU dengan Indonesia. ”Sebanyak 67 negara sudah berlaku MoU untuk bebas visa bagi para pemegang paspor dinas,” terangnya.

Namun, dia tidak menampik bahwa ada kemungkina­n miskomunik­asi antara pihak penanda tangan MoU dan petugas di lapangan. Andri mengungkap­kan, mungkin saja para petugas di lapangan tidak aware akan hal tersebut. Padahal, paspor dinas adalah jenis paspor yang umum di negara-negara lain. ”Kalau kami di kementeria­n selalu berbekal salinan MoU itu. Jadi, tinggal ditunjukka­n saja dan mereka akan mengerti,” ujar mantan Dubes RI untuk Singapura itu. Itu bukan kali pertama DPR minta paspor diplomatik kepada Kemenlu. Sebelumnya, Maret 2015, Ketua DPR Setya Novanto sudah mengajukan usulan itu. (and/c10/oki)

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia