Ratusan Ribu Simpatisan Masuk Jakarta
SULIT membayangkan maklumat TNI-Polri agar tidak ada mobilisasi massa ke Jakarta bisa dipatuhi. Sebab, partai pengusung calon gubernur yang hari ini bertarung di putaran kedua, PDIP dan Gerindra, memobilisasi kader masingmasing ke ibu kota. Ratusan ribu pula jumlahnya!
Mobilisasi kader ke ibu kota itu dilakukan PDIP dan Gerindra dengan terbuka. Mereka berargumen bahwa kedatangan kader tersebut bertujuan memastikan pemilihan berjalan fair
Meski sudah ada petugas KPU, Bawaslu, kepolisian, dan TNI serta aparat lain, mereka tetap merasa perlu melakukan pengawasan sendiri.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, pengerahan kader dan simpatisan partai dari luar Jakarta ke ibu kota tidak melanggar hukum. Jumlah yang dikerahkan mencapai puluhan ribu orang. ”Mereka kader dan simpatisan. Mereka akan membantu mengawasi TPS-TPS,” katanya.
Wakil ketua DPR itu menyatakan, pelarangan pengerahan massa ke Jakarta tidak bisa dibenarkan. Tidak ada pasal dalam undangundang yang melarang orang untuk datang dan mengawasi proses pilkada. Mereka justru membantu pemerintah untuk mengawasi dan mencegah kecurangan. ”Jika ada kecurangan, mereka akan melaporkan. Jadi, mereka membantu menegakkan konstitusi,” tegas dia.
Toh, lanjut Fadli, PDIP juga mengerahkan massa ke Jakarta. ”Biarlah masyarakat ikut memantau jalannya pilkada sehingga pemilihan berjalan lancar sesuai aturan dan tidak ada kecurangan,” ucap dia.
Di pihak lain, PDIP membenarkan pengerahan massa dari luar ke Jakarta. Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional PDIP Arif Wibowo mengatakan, sejak tiga bulan lalu partainya mengundang kader dari luar kota. Mereka datang untuk berbagi pengalaman yang pernah dilakukan di daerah. ”Mereka kan pernah menjadi tim sukses di daerah masing-masing. Itu yang dibagikan kepada kader di Jakarta,” ucapnya.
Arif beralasan, kader dari luar Jakarta itu berbagi pengalaman menggerakkan masyarakat untuk memilih. Tukar pengalaman tersebut sangat penting sehingga tim di Jakarta bisa maksimal dalam memenangkan pasangan Ahok-Djarot.
Menurut dia, pihaknya juga mem- bentuk regu penggerak pemilih. Di setiap TPS, ada 30 hingga 50 orang. Total yang terlibat dalam pilkada sekitar 400 ribu orang. Mereka bertugas mengajak masyarakat untuk memilih. Selain itu, mereka mengawasi jalannya pencoblosan. Jika ada pelanggaran, mereka akan langsung bergerak cepat untuk melaporkan.
Anggota Komisi II DPR itu menegaskan, kader dari luar tidak digerakkan untuk memilih. Sebab, mereka tidak mempunyai hak pilih. Yang bisa memilih adalah warga Jakarta. Jadi, mereka hanya membantu mengarahkan agar PDIP sukses dalam pilkada kali ini.
Terkait dengan banyaknya kabar pembagian sembako, Arif mengatakan bahwa PDIP tidak menginstruksikan pembagian sembako. Dia tidak tahu kenapa ada yang membagikan. Kalau memang ada yang bagi-bagi sembako, hal itu merupakan tindakan sendiri. Mereka bergerak sendiri. ” Tidak ada perintah,” tegas dia. (lum/c11/ang)