Ungkap Anggaran Dobel
DPRD Jatim Akui Pembahasan Kurang Detail
SURABAYA – Dugaan ketidakberesan penyusunan anggaran di pemprov dan Sekretariat DPRD Jatim semakin kentara. Kemarin (18/4) terungkap adanya anggaran yang terkesan dobel. Sudah dianggarkan di satu kegiatan, eh dianggarkan lagi di kegiatan lain.
Dari sisi nominal, nilai anggaran dobel tersebut memang relatif tidak besar. Namun, kesan inefisiensinya terlihat. Misalnya, dana untuk pembelian lampulampu maupun ornamen untuk merayakan hari besar kenegaraan. Sesuai draf anggaran DPRD Jatim, setwan mengajukan anggaran untuk pengadaan lampu LED sepanjang 12 km plus lampu-lampu lain. Nilainya Rp 350 juta.
Nah, ternyata anggaran pembelian barang serupa muncul lagi di nomenklatur kegiatan peringatan hari besar. Yang dibeli, antara lain, lampu LED untuk logo hari jadi, lampu
spotlight, serta beberapa perangkat lain. Dobel anggaran juga diduga terjadi pada pengadaan alat tulis kantor (ATK). Selain muncul di kegiatan operasional rutin kantor, anggaran tersebut ada di beberapa program lain. Misalnya, prolegda dan reses.
Meski nilainya tidak banyak, tetap saja anggaran itu menjadi sorotan. ’’Kok bisa muncul dua nama anggaran. Ini agak tidak wajar,’’ kata pengamat politik yang juga Wakil Ketua Lakpesdam PB NU Abdul Quddus Salam.
Sejumlah sumber di internal dewan menyebutkan, selama ini pembahasan APBD antara eksekutif dan legislatif memang sarat formalitas. Selain pengkajiannya tidak terlalu mendalam, waktu yang disediakan untuk kajian rancangan anggaran tak panjang. Maksimal hanya sebulan. ’’Makanya, jarang sekali ada pembahasan terperinci,’’ jelas sumber tersebut.
Sementara itu, beberapa anggota Banggar DPRD Jatim berkilah, pembahasan anggaran sebenarnya sudah sesuai tahapan. ’’Bahkan, prosesnya sudah berlangsung tiga bulan sebelum pembahasan,’’ ujar Agus Maimun, salah seorang anggota banggar.
Dia menjelaskan, pada tahap awal, eksekutif-legislatif menyusun draf anggaran dalam bentuk kebijakan umum anggaran. Isinya berupa program-program prioritas yang diajukan pemprov maupun DPRD. ’’Juga diatur komposisinya,’’ terangnya.
Pembahasan juga berlangsung ketat saat rancangan APBD (RAPBD) dikirim pemprov ke DPRD. ’’Kita sesuaikan draf itu dengan KUA maupun plafon yang sudah disepakati,’’ jelasnya.
Selain itu, ada pembahasan di tingkat komisi. Terutama untuk mengupas detail anggaran. ’’Namun, memang untuk proses ini agak kurang waktunya. Karena itu, pemeriksaannya tidak bisa maksimal. Makanya, ini akan jadi evaluasi bersama,’’ ucap kader PAN tersebut. (ris/c7/oni)
Namun, memang untuk proses ini agak kurang waktunya. Karena itu, pemeriksaannya tidak bisa maksimal. Makanya, ini akan jadi evaluasi bersama.’’ Agus Maimun Anggota Banggar DPRD Jatim