Buffer Zone Masuk Tahap Appraisal
SURABAYA – Rencana pembebasan kawasan hijau penyangga gunung sampah ( buffer zone) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo masuk tahap appraisal. Tahun ini dinas pengelolaan bangunan dan tanah (DPBT) berencana membebaskan 7 hektare lahan.
Kepala DPBT Maria Theresia Ekawati Rahayu mengatakan, penentuan lokasi (penlok) dari gubernur Jatim turun sekitar Desember tahun lalu. Pada awal 2017, peta bidang dari Badan Pertanahan Nasional juga turun.
Kawasan penyangga sekitar TPA Benowo akan berbentuk hutan lindung. Di dalamnya, ada beberapa fasilitas olahraga, taman, serta pusat wisata edukasi tentang sampah. Buffer zone diharapkan mampu mengurangi bau sampah serta polusi.
Saat ini, kata Yayuk –sapaan akrab Ekawati Rahayu–, pihaknya menugasi tim khusus untuk melakukan appraisal terhadap harga tanah di sekitar TPA Benowo. ’’Nanti harganya bergantung pada tim independen yang melakukan appraisal,’’ katanya.
Yayuk optimistis pembebasan lahan itu tidak akan terlalu sulit. Sebab, pembebasan tidak melibatkan lahan yang ditempati permukiman. ’’Ratarata lahannya berupa tambak,’’ ungkap mantan kepala bagian hukum pemkot tersebut.
Kawasan TPA Benowo dalam kaca mata ilmiah dianggap sebagai salah satu wilayah penyumbang emisi terbesar di Surabaya. Pakar remediasi lingkungan dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Irwan Bagyo mengatakan, kawasan seperti IPAL (instalasi pengolahan air limbah) dan TPA cenderung memiliki konsentrasi karbon dioksida (CO2 ) yang tinggi. ’’Lokasi TPA Benowo didominasi peleburan organik, di sekitarnya juga minim tumbuhan,’’ jelas Irwan.
TPA Benowo, dengan kapasitas berton-ton kubik sampah, dianggap sebagai kawasan yang paling tinggi menyumbang emisi ke udara. Tercatat, setiap hari kawasan TPA Benowo melepaskan rata-rata 206 ppm ( part per million) emisi CO2 ke udara. Nilai emisi tertinggi berada pada angka 600 ppm. Dengan semakin banyaknya tumbuhan di sekitar TPA, Irwan optimistis nilai emisi bisa diturunkan.
Menurut Irwan, pemkot perlu memperhitungkan faktor emisi dalam mengelola dan merencanakan kawasan ruang terbuka hijau (RTH). Selama ini pemkot membangun RTH berdasar konvensi (kesepakatan) warga sekitar maupun pemerintah. Padahal, ada beberapa kawasan yang butuh RTH karena konsentrasi emisi tinggi. Ada juga yang tidak terlalu butuh karena sudah bisa menyerap emisi secara alami. Selama ini, lanjut Irwan, masyarakat Surabaya selalu khawatir dengan banjir. Padahal, banjir bukan satusatunya bahaya. Ada bahaya lain yang mengancam, yakni tingginya emisi CO2 yang mengakibatkan polusi semakin pekat. ’’Orang yang hidup di daerah yang konsentrasi CO2-nya tinggi akan gampang mengantuk,’’ katanya. (tau/c7/oni)