Tiga Negara Siap Relokasi Pabrik

Janjikan Investasi Baru

JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyebutkan, akan ada investasi baru yang masuk ke tanah air. Penanaman modal itu datang dari tiga negara di Asia Timur, yakni Hongkong, Tiongkok, dan Taiwan. Investasi tersebut berupa relokasi pabrik.

Ketua Kompartemen Investasi Dalam Negeri Kadin Reza V. Maspaitella menyatakan, ketiganya ingin masuk ke Indonesia dengan berbagai alasan. Baik efisiensi produksi maupun karena kedekatan sumber daya yang melimpah di Indonesia. ’’Mereka memper- raw material timbangkan soal juga,’’ ujarnya.

Reza menyatakan, raw material di Indonesia dianggap bagus dan biaya tenaga kerja juga masih murah. Dia menambahkan, area-area yang ditawarkan, antara lain, kawasan industri yang sudah ada seperti di Karawang dan beberapa tempat baru di wilayah Kalimantan.

Menurut Reza, investasi dari tiga negara tersebut akan banyak tersalurkan pada sektor seperti pabrik baja dan manufaktur lainnya. Dia optimistis, jika terealisasi, relokasi pabrik baru di Indonesia tidak mengganggu kelangsungan bisnis domestik. ’’Sebab, kami juga dorong untuk menggandeng mitra. Kan industri penunjangnya banyak. Itu nanti yang bisa full dari Indonesia,’’ tuturnya.

Reza enggan menyebutkan lebih detail mengenai angka atau nilai kerja sama yang dilaksanakan dalam waktu dekat tersebut. ’’Sebab, semua masih dalam pembicaraan dengan kementerian terkait. Tapi, sebagai gambaran saja, pasti nilainya bisa mencapai ratusan triliun. Bisa dibayangkan saja nilai pabrik baja seperti kalau di kita ada PT Krakatau Steel,’’ terangnya.

Dia menambahkan, mereka baru saja menjembatani sebuah kerja sama berupa project water management antara Belanda dan PT WIKA. ’’Perjanjian sudah ditandatangani,’’ ujarnya.

Selanjutnya, mereka membentuk tim kecil yang bertugas menindaklanjuti kerja sama itu. ’’ Termasuk investasi dari tiga negara tadi dengan kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Perindustrian,’’ ujarnya.

Untuk benar-benar masuk, menurut Reza, pihak investor asing tersebut meminta beberapa hal. Hal yang paling utama adalah kepastian hukum di Indonesia. Lalu, mereka juga membutuhkan lahan industri yang memadai sekaligus infrastrukturnya. Terakhir, sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan mumpuni. (agf/c22/sof)