Keluhkan Sulitnya Kredit di Bank
GRESIK – Di tengah gencarnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik, ada satu permasalahan yang membuat resah pengusaha jasa konstruksi. Mereka yang tergabung dalam gabungan pelaksana konstruksi nasional Indonesia (gapensi) sering kesulitan mendapatkan kredit perbankan. Pihak perbankan menilai jasa konstruksi memiliki risiko besar sehingga berbahaya bagi pebankan.
Selama ini pengusaha jasa konstruksi mendapatkan pinjaman kredit dari pihak ketiga. Yakni, rekan atau pemodal yang siap memfasilitasi mereka. Memang, ada uang untuk menunjang aktivitas mereka. Tetapi, bunga yang ditanggung pengusaha cukup besar.
Ketua Badan Pengurus Cabang Gapensi Gresik Khoirul Anam menyatakan, pengusaha ingin cepat mendapatkan pinjaman uang. Mereka terpaksa menggunakan pihak ketiga karena pengajuan di perbankan belum tentu disetujui. ”Risikonya, bunga yang ditanggung cukup besar,’’ ujarnya.
Berdasar pengakuan beberapa pengusaha yang menggunakan pihak ketiga, bunga yang ditanggung lebih dari 15 persen. Padahal, bunga kredit normal tak sampai menyentuh angka tersebut. Karena itu, BPC Gapensi Gresik berharap pihak perbankan bisa memahami sektor usaha kontruksi.
Sebenarnya, permasalahan tersebut pernah dikomunikasikan dengan Bank Jatim. Namun, tidak semua pengajuan di bank itu mendapatkan persetujuan. Sebab, ada aspek prioritas yang mereka utamakan. Yakni, kredit untuk jasa konstruksi yang berhubungan dengan pemerintah.
Selain itu, nilai kredit yang dikucurkan tidak besar. Dari pengalaman beberapa pengusaha yang mendapatkan fasilitas dari bank tersebut, mereka hanya mendapatkan dana sebesar 35 persen dari nilai jaminan.
Adanya kendala tersebut membuat gapensi berencana mendirikan lembaga pembiayaan sendiri. Rencana itu bertujuan menjawab keluhan pengusaha yang tergabung di organisasi tersebut.
Ketua Umum BPD Gapensi Jatim Agus Gendroyono menambahkan, lembaga pembiayaan itu tidak berbentuk bank, tapi murni lembaga penyedia dana untuk kebutuhan pengusaha jasa konstruksi. Dengan begitu, pelaku usaha jasa konstruksi bisa eksis dan mandiri. ”Rencana itu sedang kami bahas. Bentuknya bisa menyerupai koperasi,’’ tuturnya.
Berdasar data statistik ekonomi keuangan daerah Jawa Timur, pinjaman berdasar usaha konstruksi mencapai 2,51 persen. Posisi pertama ditempati industri 69,89 persen. Lalu, perdagangan hotel dan restoran mencapai 11,35 persen. Lemahnya angka pinjaman kredit disebabkan respons perbankan yang dinilai lambat.
Agus berharap rencana pendirian lembaga itu bisa terlaksana. ”Pengusaha jasa konstruksi tidak akan kesulitan lagi dalam mencari pinjaman untuk kelanjutan usaha mereka,” imbuhnya. (riq/c25/ai)