Pemindahan Ibu Kota Terbentur Status ASN

JAKARTA – Rencana pemindahan ibu kota negara ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah, bukan perkara gampang. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan, pemindahan ibu kota bukan hanya pemindahan lembaga kepresidenan. Tapi juga berdampak pada pemindahan sekitar 800 ribu aparatur sipil negara (ASN), kantor lembaga negara, markas tentara dan partai politik, hingga kantor perusahaan swasta. Termasuk fasilitas pendukung lainnya, mulai rumah, sekolah, hingga bengkel.

Menurut JK, selama ini pemindahan ibu kota lebih mudah bagi negara yang berbentuk federal. Sebab, struktur pemerintahannya lebih ramping. Berbeda halnya dengan Indonesia sebagai negara kesatuan yang punya banyak kementerian dan lembaga.

Misalnya Australia di Canberra dan Amerika Serikat di Washington DC. Selain itu, Jerman yang dulu punya ibu kota di Bonn pindah ke Berlin. ”Negara-negara yang sentralistis kesatuan itu (ibu kota) berada di kota besar justru. Seperti Tokyo, Paris, London, dan Tiongkok,” ujar JK di Kantor Wakil Presiden kemarin (25/4).

JK mengungkapkan, pemindahan ibu kota negara juga lebih mudah bila tak terlalu jauh dengan ibu kota sebelumnya. Dia mencontohkan ibu kota Malaysia yang pindah dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Begitu pula Myanmar yang memindahkan ibu kotanya dari Yangon ke Nay Pyi Taw.

” Tapi, Nay Pyi Taw itu diambil tempat yang persis di tengah. Artinya, timur, barat, utara, selatan, titiknya itu di Nay Pyi Taw supaya adil,” imbuh dia. Meskipun para pejabatnya hampir tiap akhir pekan kembali ke Yangon. Nah, JK pun menyerahkan kajian lebih lengkap pemindahan ibu kota itu ke Bappenas.

”Kalau mau cari kota yang persis di tengah Indonesia di mana coba? Tahu ndak? Mamuju (Sulawesi Barat). Kiri, kanan, utara, selatan, persis Mamuju di bawahnya sedikit Parepare,” ungkapnya. Namun, Mamuju memang tidak punya dataran yang cukup luas lantaran terdiri atas lahan berkontur pegunungan. (jun/c9/agm)