Akses Kredit dan Kemudahan Berbisnis
KEMUDAHAN akses kredit bank mendongkrak peringkat kemudahan berbisnis Indonesia 2017. Semakin baik akses kredit akan berdampak terhadap peningkatan skor kemudahan berbisnis di suatu negara. Sebagaimana kita ketahui bersama, laporan Bank Dunia melalui Doing Business 2017 menempatkan Indonesia dalam 10 negara yang mencapai peningkatan tertinggi. Pada 2016, kemudahan berbisnis Indonesia berada di peringkat ke-106, kemudian naik menjadi peringkat ke-91 pada 2017.
Substansi laporan Doing Business adalah mengidentifikasikan kemudahan berbisnis untuk pengusaha dengan fokus pada usaha kecil dan menengah di kota-kota besar pusat ekonomi. Objek observasi Doing Business 2017 di Indonesia adalah dua kota besar, yaitu Jakarta dan Surabaya. Laporan itu menjadi penting karena berhubungan dengan penciptaan lapangan kerja, pemerataan kemakmuran, penurunan jumlah orang miskin, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kriteria penilaian Doing Business terdiri atas 10 indikator yang meliputi: memulai usaha, perizinan sektor konstruksi, akses kelistrikan, pendaftaran properti, akses kredit, perlindungan ke investor minoritas, perpajakan, perdagangan di perba- tasan, pelaksanaan kontrak, dan penyelesaian kepailitan.
Dalam laporan Doing Business Indonesia 2017 terdapat beberapa indikator yang mempunyai peringkat naik atau turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Indikator-indikator yang mengalami kenaikan peringkat pada 2017, antara lain, memulai usaha, perpajakan, akses kredit, pendaftaran properti, perdagangan di perbatasan, pelaksanaan kontrak, dan akses kelistrikan.
Ketika di- mapping lebih dalam, terdapat tiga indikator Doing Business yang mempuyai peran besar sehingga mendongkrak peringkat Indonesia. Pertama, memulai usaha (naik menjadi 16 peringkat dari 2016). Kedua, perpajakan (naik menjadi 11 peringkat dari 2016). Ketiga, akses kredit (naik menjadi 8 peringkat dari 2016).
Pertama adalah memulai usaha. Memulai usaha mengalami kenaikan peringkat tertinggi. Hal tersebut menunjukkan, keberhasilan 14 paket kebijakan ekonomi dan deregulasi yang dilaksanakan pemerintah sejak 2015 berjalan efektif. Reformasi birokrasi dan perizinan, antara lain, memberikan kewenangan kepada Kemenkum HAM menerbitkan persetujuan elektronik untuk akta pendirian usaha (2015). Kemudian, pada 2016, hal itu dilanjutkan dengan kebijakan memangkas waktu untuk mendaftarkan segala macam perizinan usaha.
Kedua, kenaikan peringkat pada perpajakan. Perpajakan di Indonesia saat ini menunjukkan perbaikan kuantitas maupun kualitas secara umum. Hal itu terlihat dari program tax allowance, tax holiday, dan terutama tax amnesty yang merupakan program masterpiece Kementerian Keuangan. Peran Perbankan
Indikator terakhir atau ketiga adalah akses kredit. Akses kredit mempunyai andil yang cukup besar dalam mengerek peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia 2017. Hal itu tidak lepas dari peran lembaga keuangan bank dan nonbank, termasuk peran regulator (Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan).
Berdasar hasil survei OJK, indeks literasi dan inklusi keuangan Indonesia 2016 membaik jika dibandingkan dengan 2013. Hasil indeks dari literasi keuangan 2016 adalah 29,66 persen, naik jika dibandingkan dengan 2013 yang hanya 21,8 persen. Kemudian, hasil indeks inklusi keuangan 2016 mencapai 67,82 persen, naik jika dibandingkan pada 2013 sebesar 59,7 persen. Indeks literasi dan inklusi keuangan Indonesia tersebut didominasi peran perbankan yang sangat signifikan, yaitu 28,94 persen dan 63,63 persen dibanding kontribusi lembaga keuangan nonbank lainnya seperti asuransi, pengadaian, pasar modal, lembaga pembiayaan, dana pensiun, serta asuransi.
Peran signifikan perbankan tersebut berpengaruh pada peningkatan skor pada indikator akses kredit pada Doing Business 2017. Terdapat beberapa aktivitas perbankan yang me- leverage kemudahan dan perbaikan akses kredit. Yaitu, pertama, adanya implementasi digital banking. Saat ini perbankan aktif menggandeng dan bekerja sama dengan financial technology ( fintech), startup, maupun otomasi transaksi sebagai sarana kemudahan akses kredit. Contoh jasa dan produk digital adalah BNI kredit digital e-form, jaringan BRIsat, dan Mandiri E-money.
Kedua, peningkatan jumlah outlet perbankan yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Tujuannya, lebih menangkap pangsa pasar yang mulai tersebar di pelosok. Bank BUMN juga berperan serta melaksanakan fungsinya sebagai agent of development dari pemerintah untuk mengurangi kemiskinan melalui berbagai program bina lingkungan, kemitraan, bantuan sosial (bansos), serta beras sejahtera (rastra) yang menggunakan jasa dan transaksi perbankan di seluruh daerah, termasuk daerah terpencil.
Ketiga, layanan keuangan digital (LKD) dan program laku pandai (layanan keuangan tanpa kantor).
Ke depan, diharapkan jangkauan dan layanan perbankan terkait dengan akses kredit bisa dengan mudah dilakukan dan menyentuh semua lapisan masyarakat Indonesia, kapan dan di mana pun. Hal itulah yang akan me- leverage skor kemudahan berbisnis pada tahuntahun berikutnya. Dengan demikian, target pencapaian Doing Business yang naik menjadi peringkat (negara) 50 besar bukan sekadar utopia. (*) *) Manajer riset bisnis dan ekonomi Divisi Perencanaan Strategis Bank BNI