Rajin Lakukan Gebrakan dan Kerja Nyata Berbuah Penghargaan
Kabupaten Lamongan layak bangga memiliki bupati seperti Fadeli. Serangkaian inovasi dan kerja nyatanya mampu mengatrol reputasi daerah yang dipimpinnya. Hasilnya, penghargaan Parasamya Purna Karya Nugraha kembali ke pangkuan Lamongan.
INI merupakan tahun ketiga berturut-turut Kabupaten Lamongan berhasil memboyong penghargaan Parasamya Purna Karya Nugraha. Hal tersebut menjadi tolok ukur bahwa kabupaten yang dihuni 1,2 juta jiwa itu merupakan salah satu daerah yang mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan sangat baik.
Lamongan berhasil mengungguli 415 kabupaten lain di Indonesia. Hanya tiga kabupaten di Jawa Timur yang mendapatkan anugerah tersebut dan Lamongan adalah salah satunya.
Penganugerahan Parasamya Purna Karya Nugraha dilakukan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto kepada Bupati Fadeli saat peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) Ke-21 kemarin (25/4). Dalam acara yang berlangsung di Alun-Alun Sidoarjo itu, hadir pula Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.
Rencananya Fadeli juga akan menerima penghargaan Sam Karya Purna Karya Nugraha langsung dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Sam Karya Purna Karya Nugraha adalah penghargaan tertinggi bagi kepala daerah.
Penghargaan yang diterima Lamongan adalah buah kerja nyata yang tertuang dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD) terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD). Bupati Fadeli tak ingin lantas jumawa dengan pencapaian positif itu.
”Kami berharap aparatur Pemkab Lamongan semakin termotivasi memberikan pelayan terbaik pada masyarakat. Sebab, apresiasi itu adalah penggambaran dari kinerja pemerintah daerah, baik di level pengambil kebijakan maupun dalam melaksanakan tugas serta fungsinya sebagai pelayan masyarakat,” papar Fadeli.
Sejumlah gebrakan yang diinisiasi Bupati Fadeli untuk meningkatkan daya tarik Lamongan menjadi salah satu faktor penentu. Inovasi berupa modernisasi di bidang pertanian, misalnya. Fadeli sebagai komando tertinggi di Lamongan pun turun langsung mempelajari budidaya jagung di Iowa, Amerika Serikat.
Pemkab Lamongan pun tak lupa menggandeng masyarakat, yaitu kelompok tani, dalam proses modernisasi tersebut. Modernisasi diujicobakan di lahan seluas 100 hektare milik warga di Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, Lamongan. Wilayah itu bertransformasi menjadi kawasan pertanian jagung modern atau demfarm.
Pada panen raya pertama, jagung yang dihasilkan mencatat rekor tertinggi, yaitu 12,71 ton di lahan seluas 1 hektare. ”Sekarang kami sudah menggunakan lahan pertanian jagung seluas 10 ribu hektare. 29 April 2017 panen raya kedua. Hasil panen akan didistribusikan perusahaan pakan ternak nasional. Jadi, pasarnya sudah pasti,” jelas Bupati Lamongan Fadeli.
Faktor lain yang menjadi keunggulan Lamongan di ajang tersebut adalah pertumbuhan perekonomian yang signifikan. UMKM tumbuh subur di Lamongan, terutama UMKM yang menggunakan jagung sebagai bahan baku. Cakupan pasarnya pun tak lagi domestik, tapi juga luar negeri.
Indeks gini Lamongan pun turun menjadi 0,27. ”Di bawah rata-rata indeks rasio gini nasional sebesar 0,40,” imbuh Fadeli yang telah menjabat dua periode tersebut. Bidang kesehatan juga menjadi prioritas Pemkab Lamongan. Bupati Fadeli sudah menyiapkan berbagai program untuk mening- katkan kesehatan masyarakat. Salah satunya, jambanisasi di rumah-rumah warga, terutama yang belum memiliki sarana mandi, cuci, dan kakus (MCK), demi merealisasikan cita-cita open defection fee (OFD) atau bebas buang air besar sembarangan (BABS).
Jika dulu ada 190 warga Lamongan yang masih dipasung, setelah adanya program Lamongan Bebas Pasung, kini jumlahnya menjadi nol. Sebab, Pemkab Lamongan telah mendirikan rumah sakit jiwa. Warga yang terbebas dari pasung dan telah menjalani
perawatan yang layak pun diber- dayakan pemkab di UMKM-UMKM.
Di bidang pendidikan, Pemkab Lamongan menerbitkan peraturan bupati (perbup) untuk menyukseskan program 1821 yang merupakan kampanye mematikan televisi pukul 18.00–21.00 WIB. Waktu tersebut selanjutnya dimanfaatkan untuk 3B, yakni bermain, belajar, dan bicara oleh anak dengan pendampingan orang tua.
(FDS) diaplikasikan dengan melaksanakan kurikulum nasional dan muatan lokal mulai pukul 07.00 hingga 13.30 WIB. Ekstrakurikuler untuk pengembangan skill dilaksanakan pada pukul 13.30–16.00 WIB.
Sementara itu, peringatan Hari Otda Ke21 menjadi momentum apresiasi dan evaluasi kinerja pemda. Menkopolhukam Wiranto yang mewakili Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemda bisa memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Dengan e-government, pelayanan publik bisa ditingkatkan sehingga lebih cepat, murah, andal, dan jujur.
”Ternyata e-government sudah dilaksanakan banyak daerah. Kami sangat gembira. Pelayan publik yang jadi tolak ukur kinerja pemerintahan sudah bisa dinikmati masyarakat,” tuturnya.
Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Soni Sumarsono mengatakan, cara-cara konvensional dalam pelayanan publik harus ditinggalkan. ”Kemendagri saat ini sedang mengadakan program untuk mendorong pemda mengembangkan
dalam penyediaan pelayanan publik,” tegas Soni. (nad/kkn)