Jokowi Tegaskan Belum Akan Ada Reshuffle

JK menyatakan, kondisi sekarang memang sulit. Dia mencontohkan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang kesulitan memenuhi target pajak hingga 100 persen. Juga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono terkait dengan target pembangunan jalan.

”Tidak banyak menteri dalam kondisi hari ini bisa mencapai targetnya. Jadi, tidak berarti nanti diganti semua kalau target saja,” ungkap JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, kemarin (25/4).

JK menegaskan, harus ada alasan yang lebih kuat dari sekadar patokan target untuk mengganti menteri. Kalaupun yang dijadikan patokan adalah target, pasti ada alasan yang rasional dari presiden. ”Tapi, itu hak prerogatif presiden. Wapres tidak punya hak untuk reshuffle,” ujarnya.

Menurut JK, saat ini belum tepat untuk merombak kabinet. Biasanya, penggantian menteri itu dilakukan pada tahun pertama dan tahun kedua masa jabatan. ”Kalau sudah setengah (masa jabatan), setengah kedua biasanya sudah mantap itu,” kata JK.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah dua kali melakukan reshuffle kabinet. Yang pertama dilakukan pada 12 Agustus 2015. Enam orang mengisi posisi baru di kementerian. Reshuffle kedua dilakukan pada 27 Juli 2016. Saat itu ada 12 menteri dan satu kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mengisi posisi baru.

Jokowi membantah bakal ada reshuffle dalam waktu dekat. ”Tidak ada. Hari ini tidak ada reshuffle, minggu ini tidak ada, bulan ini juga nggak ada,” ujarnya setelah acara peletakan batu pertama pembangunanMasjidPonpesAlHikamussalafiyah Purwakarta kemarin.

Jokowi mengatakan selalu mengevaluasi menterinya setiap saat. Sejauh ini hasil evaluasi itu baik-baik saja. ”Menteri-menteri kerjanya saya kira sudah pagi, siang, malam, selalu ke daerah dan ke lapangan,” katanya. Bila ternyata hasil kerjanya tidak sesuai target, itu persoalan lain.

Isu reshuffle mencuat setelah presiden mengeluarkan pernyataan pada pembukaan Kongres Ekonomi Umat di Jakarta (22/4). Jokowi berbicara mengenai target yang dibebankan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil. Yakni target 5 juta sertifikasi lahan pada tahun ini.

Bila tidak tercapai, urusannya menjadi lain. ”Saya blak-blakan saja. Dengan menteri juga seperti itu, bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot,” katanya.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyikapi wacana reshuffle dengan santai. Menurut dia, semua menteri harus siap diganti. ”Yang penting kan kita kerja, kerja, dan kerja,” ucap menteri dari PDIP itu di kompleks parlemen kemarin. (jun/byu/and/c9/ca)