Soroti Rencana Tambah Anggota Dewan
SURABAYA – Pemerintah berencana menambah jumlah anggota legislatif di seluruh tingkatan. Penambahannya mencapai 20 persen. Dalihnya, menambah jumlah keterwakilan. Jika gol, aturan itu berlaku pada Pemilu 2019.
Rencana tersebut memicu pro-kontra. Sebab, jika rencana itu benar-benar lolos, APBD (provinsi maupun kabupaten/ kota) bakal membengkak. Padahal, manfaat penambahan anggota dewan belum jelas.
Mengacu pada rencana yang disiapkan, penambahan terbanyak terjadi di DPRD Jatim. Jika saat ini berjumlah 100 orang, nanti anggotanya bertambah jadi 120 orang. Untuk DPRD kabupaten/kota, bakal diberikan tambahan 10 persen. DPRD Surabaya yang sebelumnya punya 50 anggota nanti bertambah jadi 55 orang. Berdasar kondisi saat ini di DPRD Jatim, biaya yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan gaji dan berbagai tunjangan rutin saja mencapai lebih dari Rp 60 miliar. Angka itu masih berpotensi bertambah seiring dengan rencana kenaikan penghasilan rutin para wakil rakyat. Dana tersebut belum termasuk kebutuhan yang dianggarkan di sekretariat DPRD (termasuk operasional PNS). Tahun ini saja, total dana yang disiapkan mencapai Rp 144,7 miliar. Hampir 70 persen anggaran digunakan untuk membiayai kegiatan dewan seperti kunjungan kerja, perjalanan dinas, serta reses. ’’Dengan asumsi kenaikan 20 persen misalnya, APBD untuk DPRD provinsi bisa mencapai Rp 250 miliar setahun,’’ kata Koordinator Parliament Watch Umar Sholahuddin. Padahal, saat ini fungsi anggota dewan terbilang tidak terlalu maksimal. DPRD provinsi, misalnya. Tugas mereka hanya menyusun perda, mengatur penganggaran, serta melakukan kontrol.
Sementara itu, fungsi menampung aspirasi publik jarang terlihat. Maklum, dewan provinsi tidak memiliki banyak fungsi eksekusi. Karena itu, publik lebih sering menyampaikan aspirasi kepada dewan kabupaten/kota.
Umar menyatakan, sebenarnya jumlah anggota dewan saat ini cukup. ”Yang perlu diperbaiki adalah kualitas anggota dewan serta perbaikan sistem dan kinerja kelembagaan,” ungkapnya.( ris/c23/oni)