Kota Delta Menuju Smart City
Instansi Pemkab Berlomba Rancang Layanan Online
SIDOARJO – Puncak peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-21 di alun-alun kemarin (25/4) menjadi pelecut semangat Pemkab Sidoarjo menuju smart city atau kota pintar. Sejauh ini, memang hanya beberapa instansi yang berinovasi untuk mempermudah layanan publik dengan berbasis teknologi informasi (TI). Namun, pemkab menggaransi, lima tahun ke depan target itu bisa tercapai.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo Djoko Sartono menjelaskan, Sidoarjo saat ini sudah menata diri sebagai salah satu kawasan smart city
Hal itu juga sesuai harapan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat menghadiri peringatan Hari Otoda ke-21 kemarin. ’’Sesuai amanat Kemendagri, Sidoarjo akan kami jadikan salah satu kawasan smart city di Indonesia,’’ ujarnya.
Konsep smart city merupakan salah satu dari lima poin yang menjadi pokok bahasan perayaan Hari Otoda ke-21. Program itu bertujuan mewujudkan layanan publik berbasis elektronik. Harapannya, layanan terhadap publik semakin efisien dan meminimalkan potensi kecurangan.
Menurut Djoko, ada tiga poin pelayanan publik yang tengah dijalankan pemkab saat ini. Pertama, sistem layanan administrasi di tingkat kecamatan yang dilakukan secara online. Misalnya, kepengurusan akta kelahiran, surat pindah, surat permohonan KTP, dan administrasi kependudukan lainnya. Nanti warga tidak perlu datang ke kecamatan untuk mengurus berbagai administrasi tersebut.
’’Cukup melakukan permohonan secara online menggunakan internet. Sistem itu dikenal dengan sebutan BMW atau berkas mlaku dewe. Saat ini, baru satu kecamatan yang menggunakan layanan itu. Yakni, Kecamatan Sukodono. Nanti seluruh kecamatan,’’ katanya.
Lalu, lanjut Djoko, layanan free wifi atau layanan internet gratis di beberapa tempat umum. Sebut saja di alun-alun, kantor instansi pemerintahan, pendapa kecamatan, hingga kantor desa/kelurahan setempat. Harapannya, masyarakat semakin terdidik, mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan dari akses gratis tersebut. ’’Layanan internet gratis itu juga dapat memudahkan koordinasi antara pemerintah dan warga,’’ paparnya.
Secara perdana, layanan internet gratis itu dapat dinikmati masyarakat di alun-alun sejak kemarin. Layanan tersebut hanya dapat memfasilitasi seribu peranti atau pengguna internet.
Terakhir, sambung Djoko, layanan organisasi perangkat daerah (OPD) online. Djoko mengungkapkan, nanti setiap OPD wajib memiliki produk layanan online. Saat ini, hanya ada beberapa instansi yang memiliki layanan online. Di antaranya, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR), RSUD, serta dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu atap (DPM PTSA).
Dinas PUPR, misalnya. Dinas tersebut telah menerapkan aplikasi M-Bonk. Dengan aplikasi itu, masyarakat bisa langsung melaporkan kerusakan jalan dan segera mendapat tindak lanjut dari instansi terkait. Lalu, RSUD Sidoarjo yang telah memiliki enam layanan publik berbasis TI. Yakni, Sidoarjo maternal neonatal emergency SMS system ( Simaneis), rekam medis elektronik yang terintegrasi untuk peresepan laboratorium dan rafiologi ( Remics), anak lahir membawa akta dan KK ( Alamak), SMS antre registrasi rawat jalan (santriRS), elektronik akta kematian ( e-Tamat), serta informasi ketersediaan bed kamar RS ( inkamRS).
Adapun DPM PTSA dengan produk sistem pelayanan perizinan terpadu ( Sipadu). ’’Dinas atau instansi lain akan menyusul dan programnya akan disempurnakan secara bertahap,’’ jelas Djoko.
Institusi DPRD Sidoarjo juga sejatinya sudah memiliki layanan serap aspirasi berbasis TI. Namanya, Mata Delta. Melalui aplikasi itu, masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya kepada para wakil rakyat tentang apa saja. Nah, aspirasi tersebut selanjutnya ditindaklanjuti sesuai bidang kerja masing-masing.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sidoarjo M. Husni Thamrin mengungkapkan, pihaknya sangat mendukung penerapan smart city. Saat ini, pihaknya juga tengah merancang sejumlah layanan yang nanti dapat diakses secara online. Di antaranya, sistem layanan administrasi dan website yang menyediakan informasi lowongan kerja di Sidoarjo.
’’Nanti para pemohon tidak perlu datang ke kantor untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Kami juga akan menyediakan informasi lowongan pekerjaan via online,’’ jelasnya. Saat ini, program itu masih dalam penjajakan. Bila tidak ada halangan, program tersebut diluncurkan pada akhir tahun.
Pernyataan senada disampaikan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo Handajani. Pihaknya juga tengah menggagas layanan penyediaan pupuk secara online pada tahun ini. Dengan aplikasi itu, masyarakat dapat membeli dan memantau harga pupuk dan sejenisnya. ’’Tentu juga ada layanan program pertanian lain yang akan kami siapkan secara online,’’ jelasnya.
Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo Djoko Santosa juga menyiapkan inovasi. Di antaranya, sistem pembayaran elektronik. Ke depan, para wajib pajak tak perlu lagi datang ke kantornya untuk membayar pajak daerah. Bahkan, saat para wajib pajak berada di luar kota sekalipun, mereka bisa langsung melakukan transaksi pembayaran. ’’Kami sudah merancang ESPPD (elektronik sistem pembayaran pajak daerah). Kalau tidak ada halangan, tahun ini inovasi tersebut bisa segera terealisasi. (jos/c17/hud)